Menurut Bank Indonesia sudah melarang praktik surcharge tiga atau dua setengah persen, lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/11/2009. Pasal 8 aturan itu menegaskan penerbit kartu kredit (acquire) wajib menghentikan kerjasama dengan merchant yang merugikan pemegang maupun penerbit kartu kredit.

Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Achmad Baiquni. Ia bahkan dengan tegas melarang merchant memungut biaya sepeserpun dalam transaksi pembayaran menggunakan kartu, kartu kredit maupun kartu debit/ATM.

Faktanya, peraturan itu tak serta merta menghapus praktik surcharge di lapangan. Masih banyak toko yang terus-menerus ‘memungut’ 3 persen atau 2,5 persen di setiap transaksi yang dilakukan via kartu kredit. Alhasil, pemegang kartu kredit dirugikan dengan praktik ini

Nasabah, harus lebih kritis dan menolak jika transaksi pembayaran menggunakan  kartu kredit dimintai biaya tambahan. Nasabah juga dipersilahkan untuk melapor masalah terkait jika terjadi.

Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) juga mengatakan langkah toko atau merchant yang mengenakan biaya tambahan (surcharge) dalam pembayaran menggunakan kartu kredit adalah hal yang dilarang. Nasabah, kata AKKI, bisa menolak pengenakan surcharge ini.

“Surcharge itu dilarang, dari sisi hukum aturan, tidak boleh ada surcharge,” ucap Dewan AKKI Dodit Probojakti Rabu, (6/7/2011).

Biaya tambahan tiga persen dalam menggesek kartu kredit memang pernah berlaku. Namun, sudah dihapus oleh Bank Indonesia (BI) sejak 2011 silam lewat Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Tetapi, tidak banyak nasabah yang sepertinya sadar akan hal ini. Ditambah lagi, kemungkinan banyak merchant yang masih ingin ‘memanfaatkan’ tambahan biaya untuk menggemukkan kantongnya. (CPA)