Sejak lama kasus pelanggaran HAM yang melibatkan TNI masih banyak yang belum menemukan titik terang. Kasus-kasus tersebut seperti sulit dikuak oleh siapa pun panglimanya.

Berkabar.id – TNI sejak dulu menjadi poros terdepan pertahanan NKRI. Tapi kebanggaan rakyat masih terjegal oleh beberapa kasus HAM yang melibatkan institusi ini. Mulai dari kasus lawas di masa supremasi Orde Baru sampai yang masih terjadi di beberapa kasus baru.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sempat membeberkan data terkait kasus pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI pada rentang Agustus 2016 – Agustus 2017. Hal itu disampaikan sebelum ulang tahun TNI ke-72 yang berlangsung pada 5 Oktober 2017 lalu.

Dalam catatannya, KontraS menyebutkan ada 138 tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan TNI. Dari banyaknya kasus tersebut menimbulan 15 korban meninggal, 124 luka-luka, 63 orang ditangkap sewenang-wenang, 61 orang mengalami kerugian dan 65 penyiksaan warga sipil.

Daerah-daerah yang melibatkan kasus pelanggaran HAM itu kerap terjadi dari Sumatera hingga Papua. Tercatat sebanyak 93 peristiwa terjadi di Sumatera Utara, 39 kali di Nusa Tenggara Barat, 38 kali di Sulawesi Selatan, 23 kali di Jawa Timur dan 18 kali di Papua.

Lebih lanjut, dari data yang dihimpun KontraS melalui metode investigasi dan pengawasan, pendampingan hukum hingga pemantauan media maupun sumber sukender lain, diketahui telah melibatkan TNI Angkatan Darat sebanyak 97 kasus, TNI Angkatan Udara 25 kasus dan TNI Angkatan Laut 16 kasus. Ini dapat menjadi gambaran bila seluruh institusi TNI rentan akan pelanggaran HAM.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Koordinator KontraS Puri Kencana Putri pun menyebutkan bila kebanyakan kasus yang menimbulkan pelanggaran HAM ialah perampasan lahan, ribut sektor sumber daya alam hingga gesekan dengan warga sipil di bisnis hiburan. “Masih banyak prajurit yang susah hidupnya di daerah, sehingga agar sejahtera mereka pakai cara sebagai preman berseragam,” tambahnya yang kala itu mengenakan kaos merah di kantor KontraS, Jakarta Pusat, 4 Oktober lalu.

Namun kendati sudah mengumpulkan banyak data, Puri mengaku bila tidak semua angka kekerasan oleh TNI didapat. Menurutnya, tidak adanya kepastian keadilan yang didapatkan menjadi pemicu malasnya masyarakat sipil melapor. Apalagi bila berada di daerah yang memiliki jarak cukup jauh dengan tempat pelaporan penegakan hukum.

Catatan Kelam Pelanggaran HAM oleh TNI di Masa Lalu

Beberapa kasus pelanggaran HAM oleh pihak TNI yang paling disoroti yaitu selama masa Orde Baru. Karena di masa itu Indonesia memang sedang berada di tangan junta militer. Sehingga akhirnya terjadi ketimpangan antara sipil yang semestinya dilindungi oleh militer, justru harus tunduk dan patuh pada militer. Tapi untunglah, keberadaan media masih bisa menjadi penguak kejahatan HAM yang dilakukan oleh pihak militer kepada sipil.

Peringatan Tragedi Trisakti (Foto: meredeka.com/Vany)

Pembantaian di pemakaman Santa Cruz, Timor Leste pada 21 November 1991—yang kemudian dikenal dengan tragedi Dili—menjadi salah satu gambaran kelam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak militer. Dalam kasus tersebut banyak versi yang menyebutkan jumlah jatuhnya korban sipil. Menurut Dewan Keamanan Militer Indonesia hanya ada 50 korban, sedangkan dari data prokemerdekaan Timor Leste mengatakan ada 271 korban. Yang jelas, berapa pun jumlahnya, menembaki warga sipil yang tak bersenjata merupakan bentuk kejahatan tinggi.

Kasus lawas yang urung tuntas berikutnya adalah Tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Berawal dari penolakan mahasiswa dan masyarakat terhadap Sidang Istimewa pada November ’98, lagi-lagi bentrok pun harus terjadi. Sekurangnya ada 7 mahasiswa dan 8 masyarakat sipil yang tumbang setelah aparat membrendeli massa dengan tembakan membabibuta.

Tragedi Semanggi I dan Semanggi II ini memang tak akan lekang oleh waktu. Tapi sayang, pengusutan kasusnya belum juga menemui titik terang. Belum ada petinggi militer yang dipastikan bertanggung jawab pada tragedi tersebut. KontraS sendiri sempat mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus ini.

“Presiden harus penuhi janji penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara berkeadilan,” tutur Koordinator Badan Pekerja KontraS Yati Andriyani dalam siaran pers, 13 November 2017 lalu.

Ada lagi tragedi yang paling dikenang, ialah Tragedi Trisakti yang terjadi pada Mei 1998. Massa saat itu yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil tak bersenjata menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Namun kerusuhan tak dapat terhindarkan. Massa bentrok dengan aparat hingga akhirnya korban pun berjatuhan. Empat mahasiswa Trisakti tewas ditembus peluru tajam.

Panglima TNI Bisa Menguak Kejahatan HAM yang Dilakukan Militer

Selain presiden, satu lagi posisi strategis yang dinilai bisa menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak militer, yaitu Panglima TNI. Namun kenyataannya, sejauh ini belum ada Panglima TNI yang benar-benar membuktikan mampu mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM ini.

Namun kendati demikian banyak pihak yang selalu menaruh harapan terbesarnya di pundak Panglima TNI yang menjabat agar bisa menuntaskan kasus pelanggaran HAM oleh militer yang terjadi di masa lalu.

Koordinator KontraS Yati Andriyani pun sempat menyinggung hal tersebut ketika dimintai keterangan atas terpilihnya Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru. Apalagi, menurutnya, Panglima TNI yang baru ini dinilai tak memiliki beban untuk menuntaskan kasus HAM karena ia termasuk generasi pimpinan TNI yang tidak bersentuhan dengan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Dan berdasarkan pantauan KontraS, Hadi sendiri tak memiliki catatan buruk terkait pelanggaran HAM maupun kasus korupsi. Namun Yati tetap meminta agar Hadi memiliki komitmen membereskan persoalan HAM di lingkungan militer.