Berempat.com

Maraknya pembagian sertifikat gratis yang langsung dibagi-bagikan Jokowi diberbagai daerah tak kalah ramai dengan pemberitaah banyaknya warga yang merasa tertipu dengan janji sertifikat gratis Jokowi. Alih-alih gratis, warga dipalak sejumlah rupiah demi mendapatkan sertifikat. Bahkan banyak warga yang sudah terpaksa bayar sertifikat garti Jokowi namun tak juga mendapatkan sertifikat yang dijanjikan.

Terkait hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengaku telah mengetahui praktik ‘pungli’ dalam pengurusan sertifikat tanah di Kota Tangerang Selatan, Banten. Bahkan, Sofyan menyebut pungutan liar tersebut sudah mendarah daging.

Meskipun demikian, ia menyatakan membuat sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gratis alias tidak dipungut biaya.”Jadi memang ini adalah penyakit lama ya, yang perlu pelan-pelan. Tapi bagi kami terus sosialisasi bahwa ini program pemerintah gratis,” kata Sofyan usai Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2).

Sofyan menjelaskan dari ketentuan yang berlaku, desa-desa memang bisa memungut Rp200 ribu untuk biaya administrasi membuat sertifikat tanah kepada warga untuk di Pulau Jawa. Sementara di luar Pulau Jawa, biaya yang bisa diminta ke warga sekitar Rp350 ribu.

“Karena begini ketentuan yang ada desa bisa memungut sampai dengan 200 ribu untuk kepentingan pra-sertifikat, di BPN sekarang alhamdulillah tidak ada sama sekali,” ujarnya.

Menurut Sofyan, yang melakukan ‘pungli’ bukan pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia menyatakan pihaknya sudah disiplin untuk tak mengambil biaya pembuatan sertifikat. Sofyan menyebut pungutan biaya pembuatan sertifikat tanah dilakukan di tingkat RT sampai Kelurahan.

Namun, kata Sofyan masalahnya adalah banyak warga yang enggan melaporkan ‘pungli’ pembuatan sertifikat tanah. Sofyan mengatakan seperti berita yang dibacanya di CNNIndonesia.com, keengganan disebabkan karena sebagian besar masyarakat yang mengurus sertifikat tak enak mengganggu rezeki orang.

“Dalam berita tadi, dia enggak mau melaporkan karena enggak mau ganggu (rezeki), karena persoalannya soal lingkungan setempat,” kata dia.

Berempat.com