RDP Menteri Keuangan, Kesehatand an DPR terkait Defisit BPJS (Foto Kumparan)
Berempat.com

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pencairan dana talangan tersebut akan dilakukan hari ini secara langsung. Dana sebesar Rp Rp 4,9 triliun akan digunakan BPJS untuk membayar sejumlah tunggakan tagihan dan lainnya.

“Jadi langsung senilai itu (Rp 4,9 triliun), enggak bertahap. Sesuai dengan permintaan BPJS Kesehatan. Itu kan ada peruntukannya semuanya. Sudah proses administrasi dan Insyaallah semua administrasi selesai hari ini dan besok ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk besok Senin (hari ini) cair,” jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan, mekanisme pencairan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditandatanganinya pada 10 September 2018. “PMK sudah kami selesaikan. Dan sudah lihat dari BPJS sudah lakukan kontrak kerja, berdasarkan amanat dari PP, sehingga bisa meng-address isu-isu yang ada dalam PP tersebut dalam rangka untuk kendalikan defisit BPJS,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/9).

Sri Mulyani menambahkan pihaknya akan terus bekerja sama dengan kementerian lainnya agar keuangan BPJS Kesehatan bisa lebih terkendali di tahun mendatang.  “Tentu yang kami lakukan Kemenkeu akan kerja sama dengan kementerian yang lain, Kementerian Kesehatan dan BPJS melihat agar bagaimana, agar BPJS bisa sustainable ke depan,” jelasnya.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan diprediksi mencapai Rp 10,98 triliun hingga akhir 2018. Namun, Kementerian Keuangan hanya menalangi Rp 4,9 triliun dari Bendahara Umum Negara (BUN).

Masalah keuangan yang menimpa  BPJS Kesehatan sejak empat tahun terakhir tak kunjung terobati. Di akhir tahun ini, menurut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lembaga itu diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp 10,98 triliun.

Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebut angka itu masih berpotensi meningkat. Sebab, utilitas fasilitas rawat jalan pengguna BPJS Kesehatan masih sebesar 34,82 persen.

“Artinya angka ini akan semakin meningkat seiring dengan semakin pahamnya masyarakat pada program ini,” kata Fachmi dalam Rapat Kerja Gabungan di Komisi IX DPR RI, Senin (17/9).

Dalam rapat itu, Fachmi menuturkan bahwa ujung pangkal persoalan ini adalah rendahnya premi iuran peserta penerima manfaat. Pada tahun 2017, rata-rata iuran per peserta berada di angka Rp 34.119, sedangkan biaya rata-rata per peserta justru sebesar Rp 39.774.

Akibatnya, defisit keuangan tak terhindarkan. “Kondisi besaran iuran ini menyebabkan biaya per orang per bulan lebih besar dibandingkan premi per orang per bulan,” ujar Fachmi.

 

 

Berempat.com