Berempat.com

Masih segar dalam ingatan belum lama ini sempat beredar pengumuman yang mewajibkan seluruh masyarakat terdaftar sebagai anggota BPJS jika tidak ingin haknya membuat KTP, KK, SIM, paspor dan lainnya dicabut per tanggal 1 Januari 2019. Meski sempat dibantah pihak BPJS, toh hal tersebut telah tertuang dalam peratiran BPJS.

Namun apa yang diharapkan pemrintah agar seluruh rakyat menjadi anggota BPJS guna menutup defisit semakin jauh dari panggang api. Betapa tidak mulai 1 Januari 2019 banyak rumah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur kompak memutus kerja sama dengan BPJS. Bahkan mereka telah memasang pengumuman tidak lagi melayani peserta BPJS.

penghentian layanan terhadap penderita bpjs kesehatan salah satunya dicoba rumah sakit karya medika di bekasi.

”Sehubungan dengan terdapatnya revisi kerja sama antara rumah sakit karya media dengan jaminan kesehatan nasional jkn, hingga dengan ini kami manajemen rumah sakit karya medika menginformasikan buat sedangkan waktu tidak melayani pelayanan kesehatan dengan penjaminan bpjs, ” tulis tulisan pemberitahuan nomor 156/dir – rskmii/xii/18.

Hal serupa rumah sakit citama bogor, rsui kustati surakarta di jawa tengah, rumah sakit milimeter indramayu di jawa barat, dan juga belasan rumah sakit di jawa timur. keadaan sama pula berlangsung di banyak rumah sakit lain di luar jawa.

”Dengan hormat kami sampaikan. mulai bertepatan pada 1 januari 2019 jam 00. 00 rumah sakit milimeter tidak melayani partisipan jkn – kis (bpjs) dan juga bpjs mandiri. demikian buat dikenal, terima kasih atas perhatiannya, ” tulis pengumuman yang ditandatangani direktur rumah sakit milimeter indramayu, dokter suwardi astradipura mars, dalam edaran tertanggal 1 januari 2019.

Kepala humas bpjs kesehatan, meter iqbal anas maruf, tidak membantah terdapatnya penghentian kerja sama dengan beberapa rumah sakit. perihal ini berkaitan dengan ketentuan sertifikasi akreditasi yang harus dipunyai tiap sarana kesehatan (faskes) mitra bpjs kesehatan.

”Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak bpjs kesehatan wajib sudah terakreditasi buat menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu buat warga, kecuali terdapat syarat lain, ” jelas iqbal lewat penjelasan tertulis, jumat (4/1/2019).

Rumah sakit universal islam (rsui) kustati surakarta yang tercantum dalam catatan rumah sakit yang putus kerja sama dengan bpjs kesehatan mengatakan terdapat 13 penderita bpjs kesehatan yang masih menginap.

” kami kemarin pula menerima 13 penderita bpjs yang masih menginap sampai saat ini. bahwa diumumkannya kemarin dini hari, bisa jadi tidak kami masukkan, ” kata kabag sumber energi manusia (sdm) rsui kustati, pujianto dilansir dari detiknews.

berikutnya, buat calon penderita yang sudah tiba ke kustati hendak diberi 2 opsi, ialah pindah ke rumah sakit lain ataupun senantiasa di rsui kustati bagaikan penderita universal.

Berempat.com