BPJS Award (dok BPJSKesehatan.go.id)
Berempat.com

 

Asuransi kesehatan yang wajib dimiliki seluruh masyakat BPJS Kesehatan memang sejak 2 tahun lalu sudah “sakit”. Utang BPJS pada mitranya dari 9 Triliun kini melesat menjadi Rp 28 triliun. Tak heran jika pemerintah menyetujui usulan kenaikan isuran BPJS hingga 100 persen. Hal ini diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum lama ini. Kenaikan ini sangat ironi ditengah pelayanan BPJS yang masih menuai banyak keluhan dari pasien.

Artinya, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000. Kemudian untuk peserta JKN kelas II yang tadinya membayar Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000.

Usulan itu lebih tinggi dibandingkan usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang sempat mengusulkan adanya kenaikan iuran peserta kelas I menjadi Rp 120.000 sementara kelas II Rp 75.000 untuk mengatasi masalah defisit yang telah melanda BPJS Kesehatan sejak tahun 2014.

“Kami mengusulkan kelas II dan kelas I jumlah yang diusulkan DJSN perlu dinaikkan. Pertama, itu untuk memberi sinyal yang ingin diberi pemerintah ke seluruh universal health coverage standard kelas III kalau mau naik kelas ada konsekuensi,” ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat bersama dengan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (27/08/2019).

“DJSN tadi Rp 75.000 untuk kelas III dan Rp 120.000 untuk kelas I, kami mengusulkan Rp 110.000 untuk kelas II dan Rp 160.000 untuk kelas I yang akan kita mulai pada 1 Januari 2020,” jelas Sri Mulyani.

Usulan kenaikan iuran untuk peserta kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 bisa diberlakukan. Kenaikan iuran kelas III dan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bakal diberlakukan mulai Agustus 2019.

Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ichsan Firdaus, meminta pemerintah mengkaji dengan hati-hati rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen. Sebab, kenaikan yang drastis akan menimbulkan gejolak baru di masyarakat.

“Ini perlu dipikirkan lebih lanjut. Setiap kenaikan apapun, yang mengalami kenaikan yang cukup drastis harus dimitigasi oleh pemerintah. Saya tidak sepakat kalau kenaikannya hampir 100 persen,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta.

Berempat.com