Foto: heesenyachts.com
Berempat.com

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaspresiasi langkah pemerintah membatalkan rencana penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar jenis cruise. Namun, pemerintah tetap akan menghapus PPnBM kapal yacht.

Menurut Luhut, penerimaan pajak dari kapal yacht dalam satu tahun kurang dari Rp10 miliar. Penghapusan pajak ini diyakini mendatangkan efek berganda pada perekonomian.

“Presiden Joko Widodo mau menyederhanakan aturan. Jadi aturan jangan dibuat pabaliut (awut-awutan), yang mempersulit. Aturan susah kami permudah yang tentu memberikan keuntungan bagi negara. Seperti ini, misalnya, cuma dapat beberapa miliar (PPnBM dari yacht), padahal kalau dibuka bisa dapat sekian triliun (rupiah),” ujar Luhut Selasa (27/11).

Dengan insentif tersebut, Luhut berharap kapal-kapal mewah asing semakin banyak yang bersandar di Indonesia. Alhasil, penerimaan sektor pariwisata Indonesia akan terdongkrak.

“Ngapain dia (kapal) parkir di Singapura? Kan bisa parkir di Batam,” ujarnya.

Luhut mengungkapkan relaksasi PPnBM yacht akan berlaku setelah pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sebagai catatan, pemerintah terakhir merevisi PP 145/2000 dengan menerbitkan PP Nomor 12 Tahun 2006 yang merupakan perubahan ketujuh atas beleid tersebut.

“Setelah (revisi) PP selesai, aturan akan berlaku. Harus tahun ini,” ujarnya.

Dalam beleid tersebut, yang telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.10/2017 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong barang mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM, yacht saat ini dikenakan PPnBM sebesar 75 persen dari harga.

Berempat.com