Susi Pudjiastuti Sumber: Istimewa

Berkabar.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dikenal amat gencar memerangi kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. Salah satu upayanya adalah lewat penenggelaman kapal asing yang tertangkap mencuri di perairan Indonesia. Namun rupanya ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan yang Susi terapkan itu.

Seperti yang dinyatakan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat koordinasi yang digelar pada Senin (8/12) kemarin, di mana ia meminta Susi menghentikan penenggelaman kapal. “Perikanan sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Iya (tahun ini) cukuplah itu (penenggelaman), sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat,” kata Luhut.

Sebagaimana diketahui, kebijakan penenggelapan kapal asing pencuri ikan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 15/2009 menyatakan, Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Sementara itu, pasal 69 ayat (4) UU Nomor 15/2009 berbunyi, Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Tak terima pada pernyataan Luhut, Susi pun membeberkan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) dalam tiga tahun masa kerjanya. Ia dengan gamblang menyatakan apa yang dilakukannya tidak semata-mata hanya menenggelamkan kapal maling ikan. Ia juga meminta orang-orang melihat hasil dari kinerjanya selama ini, bukan hanya tahu penenggelaman kapal saja.

“Jangan tolong beritanya KKP cuma penenggelaman kapal, tidak benar 3 tahun hanya penenggelaman kapal, stok ikan naik. Ekspor walaupun turun dibandingkan negara lain tapi jauh lebih baik,” kata Susi dalam Konferensi Pers di Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1).

Susi Pernah Keluarkan 2 Kebijakaran Moratorium

Susi Pudjiastuti (twitter.com/IwanPalsu)

Di akhir tahun 2014, Susi telah mengeluarkan 2 kebijakan, yaitu moratorium yang diatur di dalam Permen KP No. 56/2015 dan larangan transhipment yang diatur di dalam Permen KP No. 57/2015. Kedua aturan itu diklaim Susi efektif menekan praktik illegal fishing yang selama ini marak terjadi di laut Indonesia.

Banyak negara terkena dampak langsung 2 kebijakannya ini. Salah satu yang paling terkena dampak adalah General Santos (Gensan) di Filipina. Faktanya, General Santos yang dikenal sebagai eksportir tuna fresh terbesar di dunia justru mendapatkan pasokan tuna dari Bitung, Sulawesi Utara.

General Santos diketahui mampu mengekspor tuna segar cukup besar setiap tahunnya hingga US$ 2 miliar. Sementara sang pemasok yaitu Bitung hanya mampu mengekspor produk tuna kaleng per tahun sebesar Rp 16 miliar. Semenjak ia menerapkan kebijakan ini, stok tuna Filipina kosong.

Tren Ekspor Naik

Pekerja memotong dan membersihkan ikan tuna kualitas ekspor di salah satu tempat pengolahan, Banda Aceh. (ANTARA)

Kinerja ekspor produk perikanan Indonesia Januari-November 2017 tercatat mencapai sebesar US$ 4,09 miliar dengan volume ekspor 979.910 ton ikan. Tren ekspor Januari-November 2017 ini mengalami kenaikan 8,12% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar US$ 3,78 miliar. Dan jika dilihat tren pada 5 tahun ke belakang, 2012-2017, ekspor Indonesia naik 1,71% per bulan dengan peningkatan volume 1,63% per bulan.

Bangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna. (Detik/Eduardo Simorangkir)

Susi membangun sejumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) guna menggenjot sektor perikanan. Beberapa SKPT tersebut terletak di daerah terluar Indonesia.

Salah satunya adalah SKPT Natuna dengan segala fasilitas pendukungnya. Di SKPT Natuna ini terdapat 60 unit kapal. Selain itu, sebanyak 60 paket alat penangkapan ikan (API) juga sudah tersedia. Di SKPT Natuna juga terdapat cold storage sebagai sarana penyimpanan hasil tangkapan ikan, dermaga 195×6 meter, drainase, trotoar dan beberapa fasiltas pendukung lainnya.

Ada juga SKPT Sebatik yang sudah dilengkapi dengan pelelangan ikan, API, balai nelayan, bangunan ice flake, hingga cold storage.

Kemudian ada SKPT Merauke yang terlihat lebih baik dengan dilengkapi kios-kios, penambahan daya listrik, pelelangan ikan, ice flake machine dan dermaga.

Keempat, ada SKPT Saumlaki yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti pengadaan peralatan kantor dan mebel, instalasi jaringan air, hingga kelanjutan bangunan fisik yang masih akan terus dilakukan.

Selain SKPT, KKP juga membangun sejumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI), antara lain di Musi Banyuasin, Kampar, Mahakam di Kutai Kartanegara, Kapuas Hulu dan Samosir.

Meningkatnya Nilai Produksi Ikan Indonesia

Warga mengikuti lelang ikan hasil tangkapan nelayan di pelabuhan perikanan terpadu Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1) (mediaindonesia.com)

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat peningkatan nilai produksi ikan tahun 2017 memberi sumbangsih besar pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP). PNBP sektor perikanan tahun 2017 sekaligus diklaim merupakan yang tertinggi kenaikannya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Adapun sejumlah komoditas kelautan dan perikanan turut mengalami peningkatan nilai ekspor. Komoditas yang dimaksud adalah udang sebesar 0,53 persen, tuna tongkol cakalang sebesar 18,57 persen, rajungan dan kepiting 29,46 persen, cumi sotong gurita 16,54 persen, dan rumput laut naik 23,35 persen. Sementara komoditas lain di luar kategori di atas naik 3,61 persen.