Ilustrasi Hakim Sumber: Istimewa

Berkabar.ID – Untuk bisa menjadi hakim rasanya dibutuhkan perjuangan berat. Bukan hanya harus siap secara pikiran (kepintaran) tapi juga secara mental. Pasalnya, sedikitnya selau ada dua orang calon hakim mengalami gangguan jiwa setiap tahun. Hal itu sebagaimana diungkap oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah di Media Center, MA, Jakarta, Jumat (12/1).

Abdullah membeberkan fakta tersebut lantaran adanya 15 orang calon hakim yang mundur meskipun telah lolos seleksi tahun 2017.

“Setiap tahun paling tidak ada dua orang yang mengalami gangguan jiwa. Rata-rata setiap tahun dua orang mengalami gangguan jiwa,” ucap Abdullah.

Ia mengungkapkan, dengan kosongnya 15 kursi calon hakim, maka calon hakim yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus akan otomatis mengisi posisi lowongan tersebut sesuai dengan urutan.

“Oleh karena 15 calon hakim ini mengundurkan diri. Otomatis urutan bawahnya naik. Jadi, otomatis langsung naik ke atas,” ucap Abdullah.

Berdasarkan data hasil seleksi calon hakim MA tahun anggaran 2017 lalu, calon hakim yang diterima berjumlah 1.577 orang. Dengan rincian, 1.035 laki-laki dan 542 orang perempuan. Jumlah calon hakim yang diterima itu sudah dikurangi dengan calon hakim yang mengundurkan diri karena alasan-alasan tertentu.

Nantinya, para calon hakim yang telah lolos seleksi tahun 2017 itu akan menjalani pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, pada Februari mendatang.

Alasan di Bbalik Calon Hakim Menderita Gangguan Jiwa

Ilustrasi Gangguan Jiwa (Istimewa)

Pertentangan batin karena berbeda keinginan dengan orang tua diyakini sebagai penyebab para calon hakim tersebut mengalami gangguan jiwa. Karena banyak anak yang terpaksa melupakan cita-cita mereka demi menuruti keinginan orangtua. Sehingga saat proses pendidikan akan mengalami gangguan jiwa.

Krisis Hakim di MA

Kantor Mahkamah Agung (Istimewa)

Dari 2009 hingga 2017, Komisi Yudisial telah menggelar 49 kali sidang Majelis Kehormatan Hakim. Dari beberapa kasus, kasus pelanggaran yang paling besar ialah tuduhan kepada hakim terkait praktik suap dan gratifikasi terkait jual beli perkara.

Kurangnya jumlah hakim tidak hanya menjadi kendala bagi MA tetapi juga mengancam proses pelayanan publik pada 2020 mendatang. Kurangnya jumlah hakim berdampak pada kepentingan para pencari keadilan. Sebab jika salah seorang hakim ada yang sakit atau berhalangan hadir, persidangan tidak dapat dilangsungkan.