Penyidik KPK Novel Baswedan (tengah) didampingi oleh Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan), tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/2). (KOMPAS.com/Garry Andrew Lotulung)
Berempat.com

Berkabar.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk atau tidaknya tim gabungan pencari fakta (TGPF) demi mengungkap penyerang air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

KPK masih menunggu keputusan presiden karena dalam keterangan resminya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pembentukan TGPF merupakan kebijakan politik Presiden Jokowi.

“KPK saya kira sederhana saja, kita tunggu saja bagaimana pilihan atau kebijakan politik yang akan diambil oleh Presiden. Apakah membentuk TGPF untuk mendukung Polri atau tetap akan menunggu proses yang berjalan saat ini,” kata Febri dalam keterangannya, Senin (26/2).

Menurut dia, hingga saat ini Jokowi masih mempercayakan Polri untuk menyelesaikan kasus ini dalam mengungkap pelaku penyerangan Novel Baswedan. Meski begitu, ia mengatakan bahwa yang menjadi target KPK saat ini ialah menemukan sang pelaku.

“Saya kira bukan domain KPK untuk percaya atau tidak percaya. Ini soal apakah sikap, pilihan, atau kebijakan politik akan diambil atau tidak,” ucap dia.

Polisi: TGPF Belum Diperlukan

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono(poskotanews/Yendhi)

Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pembentukan tim pencari fakta (TPF) untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan belum diperlukan. Ia memberikan contoh dari kasus lain yang tidak juga selesai meski tim khusus telah dibuat.

“Kita lihat saja TPF beberapa kali dibentuk. Seperti kasus Munir seperti apa? Kasus Semanggi, kasus Chandra, itu berakhirnya seperti apa?” tutur Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta selatan, Senin (26/2).

Meski begitu, jika Presiden Jokowi berniat membentuk TGPF untuk kasus Novel Baswedan, Argo menegaskan pihaknya akan tetap mengikuti keputusan yang diambil karena semua itu merupakan kewenangan kepala negara.

Sebagaimana diketahui, Desakan pembentukan TGPF terhadap kasus penyerangan Novel Baswedan terus disuarakan oleh kalangan masyarakat, baik dari politikus maupun para aktivis.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermantu juga telah meminta kepada Presiden Jokowi agar membuat tim pencari fakta untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Hal ini dikarenakan kasus Novel yang telah 10 bulan lebih berlalu namun hingga kini belum juga terungkap siapa pelakunya.

“Dari awal kan juga saya sampaikan, yang terbaik adalah Pak Jokowi harus membuat TPF, tim pencari fakta,” ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (23/2).

Berempat.com