Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhirnya meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. (nusantaranews.co)
Berempat.com

Berkabar.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima permohonan Partai Bulan Bintang (PBB) atas gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan demikian artinya saat ini PBB resmi dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2019. Bawaslu pun meminta KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga hari sejak putusan dibacakan.

Komisoner Hasyim Asyari menyatakan KPU akan segera mempelajari putusan Bawaslu tersebut. Pihaknya akan membahas penetapan ini dalam rapat pleno.

“Terhadap putusan Bawaslu ini kami akan membahas, akan kita pelajari dan kemudian kita akan menentukan sikap terhadap putusan Bawaslu terhadap permohonan yang diajukan PBB yang dikabulkan ini,” kata Hasyim di Gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (4/3).

Keputusan Bawaslu yang meminta pembatalan SK Nomor 58 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum dimaklumi KPU. Menurut Hasyim, KPU akan menyiapkan langkah-langka untuk menghadapi putusan Bawaslu itu.

“Semua kemungkinam disiapkan dan diperbolehkan undang-undang. Kemudian kita akan bahas apa-apa yang diatur dalam undang-undang itu dan akan diambil keputusan oleh KPU terhadap putusan Bawaslu,” jelas dia.

Yusril Ihza Mahendra Yakin PBB Jadi Partai Besar

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. (JawaPos.com)

Setelah dikabulkannya gugatan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berharap partai yang dipimpinnya menjadi partai besar.

“Kami akan mempersiapkan Pemilu 2019 dengan sebaik-baiknya dan berharap PBB bisa menjadi partai yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya,” ujar Yusril usai sidang.

Dalam sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Ketua Bawaslu Abhan, Bawaslu memerintahkan KPU untuk menetapkan PBB sebagai peserta pemilu tingkat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019.

Mengenai permintaan Bawaslu kepada KPU yang mesti menjalankan putusan tersebut paling lambat dalam 3 hari setelah pembacaan putusan, Yusril mengaku akan melihat progresnya lebih dulu.

“Kami akan lihat dalam tiga hari ini. Apakah dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau tidak. Setelah itu, baru kami akan mengambil tindakan lainnya,” kata Yusril.

Yusril menegaskan, pihaknya akan menempuh jalur hukum baik perdata dan pidana terhadap komisoner KPU karena diduga melakukan tindak pidana. Ia menduga ada upaya yang dilakukan untuk menggagalkan PBB untuk berpartisipasi sebagai peserta Pemilu 2019 dan mengakibatkan kerugian secara moral dan materil.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan PBB tidak memenuhi syarat verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019.

PBB dinyatakan memenuhi syarat verifikasi kepengurusan parpol di tingkat pusat dan provinsi. Namun tidak untuk kepengurusan dan keanggotaan di tingkat kabupaten/kota khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, karena tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan sekurang-kurangnya 75%.

Berempat.com