Ilustrasi mahasiswi bercadar. (cumicumi.com)
Berempat.com

Berkabar.ID – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta menerapkan larangan bagi mahsiswinya menggunakan cadar di lingkungan kampus. Rektor UIN Suka Yudian Wahyudi mengatakan, mahasiswi dilarang menggunakan cadar selama aktivitas di kampus.

Tak hanya itu, ia pun tak segan mengancam akan mengeluarkan mahasiswi yang tetap nekat menggunakan cadar jika sudah tujuh kali diperingkatkan dan dibina.

“Ada 41 mahasiswi yang kami data, mereka menggunakan cadar dari berbagai fakuktas di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” kata dia, di Yogyakarta, Senin (5/3).

Ia menjelaskan, mahasiswi yang tetap menggunakan cadar nantinya akan dibina atau diberi konseling soal cadar. Namun jika sudah tujuh kali melanggar, ia mengancam akan mengeluarkan mahasiswi tersebut.

Melalui surat resmi pendataan mahasiswi yang bercadar adalah nomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018, dari hasil pendataan yang dilakukan hingga 28 Februari 2018, pihak kampus mendapatkan 41 mahasiswi menggunakan cadar.

Yudian menjelaskan, pihak kampus telah membentuk tim konseling atau pendampingan bagi mahasiswi yang menggunakan cadar. Menurutnya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan universitas negeri yang harus berdiri sesuai Islam yang moderat atau Islam nusantara. Islam yang dimaksud adalah yang mengakui konsensus bersama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Kebhinnekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kita juga tahu mahasiswi yang menggunakan cadar itu terkadang lupa dengan orangtuanya. Pihak kampus juga akan berkomunikasi dengan orangtua mahasiswi yang bercadar tersebut,” kata Yudian.

Fahri Hamzah: Aturan yang Dibuat Jangan Rampas HAM

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah (fahrihamzah.com)

Kabar mengenai larangan mahsiswi bercadar di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Ia menyebut, peraturan yang dibuat oleh sebuah instansi sebaiknya tidak merampas hak asasi manusia.

“Aturan main tidak boleh merampas hak asasi orang. Kan itu hak asasi orang. Kalo Anda mau mengidentifikasi orang itu dari awal masuk, ya silakan saja,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3).

Fahri khawatir, framing berpikir pemerintah terhadap agama Islam saat ini akan mengikuti pola ‘war on terror’ di Amerika Serikat. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilainya dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap nilai agama.

“Ini otak-otak sempit kayak begini itu berbahaya karena dia datang membangun persepsi sendiri tentang nilai-nilai agama,” ujar Fahri.

Berempat.com