Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemnaker dan Kemendagri yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Hery Sudarmanto dan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (9/3). (Berkabar.ID)
Berempat.com

Berkabar.ID – Bila sebelumnya data kependudukan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tak menjadi satu dengan data ketenagakerjaan yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kini keduanya akan menjadi satu. Artinya, akan ada integrasi antara data KTP yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kemnaker nantinya.

Integrasi data tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemnaker dan Kemendagri yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Hery Sudarmanto dan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (9/3).

“Kerja sama ini untuk mewujudkan konsep satu data ketenagakerjaan melalui sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan data kependudukan berbasis pada layanan,” ujar Hery yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif.

Hery pun berharap,  ke depan Kemnaker dan Kemdagri  mampu menghasilkan koordinasi dan kemitraan yang sinergi dan aplikatif dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Pemerintah tentunya memberikan  layanan ketenagakerjaan  yang  transparan, cepat dan akurat yang didukung pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan KTP elektronik dalam layanan lingkup Kementrian Ketenagakerjaan,” kata Hery.

Sementara itu, Hadi Prabowo yang mewakili Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menyampaikan, data kependudukan untuk semua keperluan adalah data yang bersumber dari Kemendagri yang pemanfaatannya untuk pembangunan demokrasi dan kependudukan. Terutama pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

“Integrasi data ini bermanfaat bagi seluruh proses ketenagakerjaan, baik pra-kerja, pada saat kerja maupun pascakerja menyangkut data tenaga kerja pemegang KTP elektronik,” ujarnya.

Selain itu, Hadi mengklaim bila kerja sama ini bisa menghindari permasalahan TKI di Luar negeri yang melakukan pemalsuan identitas diri, pemalsuan umur hingga berakibat terjadiya pekerja anak di bawah umur dan rawan terjadinya perdagangan orang.

Sejalan dengan kerjasama itu, Hadi pun menegaskan, Kemnaker diberikan hak untuk mengakses data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan dengan adanya Penandatanganan nota kesepahaman antara dua kementerian ini.

“Perluasan kesempatan kerja di dalam negeri dalam rangka penanggulangan pengangguran juga berdasarkan data individual yang berbasis KTP elektronik sehingga pemalsuan identitas mengakibatkan program penanggulangan pengangguran seperti padat karya, infrastuktur, tenaga kerja mandiri dan inkubasi bisnis banyak yang salah sasaran,” kata Sekjen Hadi.

Manfaat Kerja Sama Ini bagi Pemerintah

Integrasi data KTP. (infobandung.co.id)

Di waktu yang sama, Herry menjelaskan banyak sekali manfaat yang akan diterima oleh pemerintah dan masyarakat dengan kerja sama dua kementerian ini. Manfaat tersebut di antaranya:

  1. Dapat memonitor keberadaan tenaga kerja yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga dapat mengetahui asal tenaga kerja itu sendiri, bekerja dimana, dan berada dimana saat ini.
  2. Akan menciptakan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan tepat guna, sehingga menjamin peningkatan kualitas kebijakan Pemerintah.
  3. Dapat memperbaiki alur koordinasi dan interoperabilitas data ketenagakerjaan antar instansi, sehingga dapat mewujudkan Satu Data Ketenagakerjaan Indonesia.
  4. Dapat mendukung pengawasan publik terhadap kinerja pelayanan ketenagakerjaan dan membantu mengurangi tindakan korupsi dengan memungkinkan adanya transparansi yang lebih besar.
  5. Memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan data ketenagakerjaan pada peningkatan pelayanan publik.
  6. Memberikan peluang kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengevaluasi dan berinovasi untuk peningkatan pelayanan publik.

”Kita tidak boleh mengulang-ulang lagi tradisi-tradisi lama di mana perencanaan dan penganggaran banyak yang tidak nyambung serta tidak sinkron akibat data yang tidak terintegrasi, terkonsolidasi, dan terorganisasi. Bahkan antarsektor, antarwilayah, antara pusat dan daerah, ” kata Hery mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo.

Berempat.com