Kementerian BUMN. (sangpencerah.id)

Berkabar.ID – Sejak awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlaihat konsisten dengan janjinya dalam membangun infrastruktur terutama di luar Pulau Jawa. Maraknya proyek infrastruktur yang tengah berlangsung membawa berkah bagi perusahaan konstruksi.

Namun berkah itu sepertinya hanya dirasakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Pihak swasta mengaku iri melihat para BUMN karya yang seakan kenyang melahap banyak proyek pemerintah. Mereka merasa tak memiliki kesempatan untuk ikut andil, terlebih kontraktor kecil di daerah.

Perseteruan antara swasta dan BUMN pun kembali mencuat ketika salah satu pengusaha asal Pulau Sumatera berkeluh kesah di hadapan Presiden Jko Widodo pada acara Rapimnas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada Rabu 7 Maret 2018 lalu.

Pihak swasta menyebut BUMN terlalu rakus menguasai proyek –proyek pemerintah yang ada, sementara BUMN menganggap swasta tidak mampu menggarap proyek pemerintah.

Swasta: BUMN tetap bisa berkolaborasi

Proyek Pembangunan di ruas Tol Jakarta-Cikampek. (ANTARA FOTO/Risky Andrianto/aww/17)

Banyaknya proyek infrastruktur yang dibuat Presiden Joko Widodo dimasa pemerintahannya membuat banyak keuntungan yang mulai bisa dirasakan, cukup banyak infrastruktur khususnya jalan tol yang sudah bisa dinikmati. Namun kondisi berbeda dirasakan para kontraktor lokal, mereka hanya bisa terdiam melihat gencarnya pembangunan infrastruktur.

Pasalnya, berbagai pengerjaan pembangunan infrastruktur skala nasional sudah ditunjuk langsung penugasannya hanya untuk perusahaan BUMN.

Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Errika Ferdinata mengatakan, meski penunjukan pengerjaan proyek sudah disedahkan ke BUMN, namun BUMN tetap bisa berkolaborasi dengan swasta.

Beberapa hal bisa dilakukan swasta dalam membantu pengerjaan proyek yang digarap BUMN salah satunya yakni tahap persiapan pembangunan konstruksi yang meliputi pembebasan lahan yang akan dibangun, pembongkaran rumah, pohon sampai pengolahan tanah agar padat ketika dibangun.

“Jadi pembangunan proyek pemerintah ini konsepnya penunjukan. Ya sekarang penunjukan BUMN, gimana swasta bisa berperan? Harusnya oke lah BUMN yang kerja tapi dia menggandeng swasta untuk kolaborasi, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, yang gampang misalnya pekerjaan persiapan konstruksi, yang swasta bisa masuk,” jelas Errika Ferdinata seperti dilansir Berkabar.ID dari detikFinance, Jumat (9/3/2018).

Errika menyebut, beberapa sistem pekerjaan sebenarnya bisa dikolaborasikan oleh BUMN kepada swasta. Menurutnya, jangan sampai proyek pengerjaan yang ditugaskan menjadi tidak tertangani, alias keteteran karena perusahaan Plat Merah tersebut tidak ingin berkolaborasi dengan swasta.

“Belum ada koordinasi belum ada ajakan dari BUMN. Kami kan disini gabungan yang kontraktor kecil dan memengah nah bagaimana kita ikut merasakan proyek pembangunan infrastruktur saat ini yang sedang booming. Memang aksesnya kan BUMN tapi swasta diajak. Banyak ya yang bisa dikerjakan swasta misal nih BUMN bisa mengajak, yang bisa masuk swasta silahkan apply. Misalnya pekerjaan pasang pagar kan itu banyak,” jelas dia.