Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (rri.co.id)

Berkabar.ID – Pemerintah bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018. Beberapa hal dibahas dalam rapat tersebut, salah satunya mengenai rencana KPK menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

Usai rapat, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka.

Wiranto meminta KPK menunda agenda mereka jika para pelaku sudah ditetapkan sebagai pasangan calon Pilkada serentak.

“Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi Pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka,” ujar Winarto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3).

Pemerintah berujar, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka nantinya akan berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga dinilai sudah masuk ke dalam ranah politik.

Menurut Wiranto, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan lagi sekedar pribadi, melainkan sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat sebagai pendukungnya.

Maka dari itu, ia menilai penetapan tersangka oleh KPK akan berpengaruh pada pelaksaan pencalonannya sebagai perwakilan dari parpol atau yang mewakili para pemilih.

Wiranto mengungkapkan, permintaan penundaan penetapan tersangka juga berasal dari penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Tidak berlebihan kalau permintaan dari penyelengara pemilu ditunda dululah. Setelah itu silakan dilanjutkan,” kata Wiranto.

Namun ketika disinggung sampai kapan penundaan tersebut, Wiranto mengatakan, hal itu tidak dibicarakan secara detail di dalam rakorsus.

KPK: Sebaiknya Pemerintah Bikin Peraturan Baru!

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang (Jurnas)

Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan pihaknya tidak akan mengikuti saran pemerintah untuk menunda penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah di Pilkada 2018.

Menurut Saut, sebaiknya pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) tekait pergantian calon kepala daerah yang terindikasi terlibat tindak korupsi.

“Daripada harus menghentikan proses hukum yang sudah memiliki bukti cukup pada peristiwa pidananya,” ujar Saut dalam keterangan resmi, Selasa (13/3).

Ia menegaskan, pihaknya akan tetap mengumumkan penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah dalam waktu dekat. Terlebih, KPK telah mengantongi alat bukti untuk menjerat para calon kepala daerah.