Ilustrasi Pajak. (Merdeka.com)

Berkabar.ID – Pemerintah memutuskan merevisi kebijakan tax holiday alias libur bayar pajak untuk meningkatkan minat investasi di Tanah Air. Hal ini sebagaimana diungkapkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartato.

“Kami tadi sudah rapat dengan Pak Presiden di kantor Menko Perekonomian, tax holiday akan segera diterbitkan, mekanismenya ada perubahan,” ungkap Airlangga seusai acara peresmian KLIK di The Alana Yogyakarta Hotel, Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sleman, Senin (12/3).

Ia menjelaskan, investor yang berinvestasi di atas Rp 1 triliun akan mendapatkan fasilitas tax holiday 100 persen. Revisi mengenai kebijakan ini dikarenakan tax holiday yang sudah diberikan sebelumnya ternyata prosesnya masih dianggap memakan waktu oleh para investor.

“Kepastian bagi pengusaha tidak langsung. Nanti pada saat pengusaha melakukan aplikasi maka bisa melihat bahwa industrinya masuk kategori industri hulu dan statusnya pionir, maka bisa langsung mendapatkan fasilitas,” ujarnya.

Airlangga memastikan pemberian tax holiday ini tidak akan mempengaruhi pendapatan negara karena kebijakan ini akan diberikan hanya kepada investasi baru.

“Kalau tidak ada investasi pendapatan negara nol. Kalau dengan adanya investasi tentu ada hal lain menyangkut PPN, PPh dari tenaga kerja, dan juga multiplayer effect,” sebutnya.

Setelah terbitnya kebijakan tax holiday ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi untuk industri hulu seta pengembangan kawasan industri. Selain tax holiday, pemerintah juga akan memberikan tax allowance (keringanan pajak). Akan tetapi, untuk penerapan keringanan pajak ini masih membutuhkan waktu karena masih menunggu Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukumnya. Sementara itu untuk tax holiday cukup dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Nanti tax holiday dilaksanakan setelah PMK keluar, dilanjutkan sosialisasi, harapannya tidak terlalu lama,” terang Airlangga.

Aturan Kebijakan Tax Holiday

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (fFemina)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sedikit bocoran mengenai revisi kebijakan tax holiday atau libur pajak. Salah satunya, pengusaha dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban membayar pajak dalam jangka waktu tertentu.

Tax holiday satu rate, jadi 100% pasti dapat,” tuturnya di Kanwil Ditjen Pajak WP Besar Sudirman, Jakarta, Selasa (13/3).

Selain itu, pemberian jangka waktu insentif tax holiday juga akan diatur berdasarkan jumlah investasi yang dikeluarkan. “Kalau di atas Rp 30 triliun bisa di atas 20 tahun,” tambahnya.

Sebagai informasi, saat ini insentif tax holiday diatur adalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagai revisi dari aturan lama.

Dalam kebijakan tersebut, insentif penghapusan paja penghasilan (PPh) badan atau perusahaan diberikan sebesar 10-100%, jangka waktunya sekitar 5-20 tahun.

Revisi kebijakan ini akan dikeluarkan dalam satu paket insentif fiskal pada April atau bulan depan. Aturan ini akan keluar dengan insentif lainnya seperti revisi pemberian pengurangan pajak, pengurangan PPh untuk UMKM dan perusahaan RnD.