Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto. (KOMPAS.com/Ambara Nie Nadia)

Berkabar.ID – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengungkapkan pihaknya akan menunda proses penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi yang menyeret calon kepala daerah pada Pilkada 2018 ini. Hal ini dilakukan guna meredam situasi yang semakin panas pada tahun politik kali ini.

Selain itu, dirinya memastikan bahwa perkara pidana yang menyeret calon kepala daerah tidak dihentikan. Hanya saja proses pengusutannya ditunda hingga tahapan Pilkada Serentak 2108 selesai.

“Artinya kita berharap pilkada bisa berlangsung dulu, kalau memang dia nanti ada kasus silakan diproses. Itu penekanan Kapolri,” ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/3).

Sikap ini sesuai dengan arahan yang diberikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian beberapa waktu lalu. Tito mengimbau jajarannya untuk menghentikan sementara penanganan perkara pidana calon kepala daerah hingga tahapan Pilkada usai, kecuali calon kepala daerah itu terjerat kasus melalui operasi tangkap tangan (OTT). Maka proses penyidikan akan tetap dilanjutkan.

Usulan yang diberikan Tito sendiri disejutui oleh Kejaksaan Agung, namun KPK tetap enggan menghentikannya. Bahkan seperti yang diungkap Wakil ketua KPK Saut Situmorang, dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengumumkan status tersangka calon kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

Mengenai sikap KPK, Polri mengaku tidak akan mempermasalahkannya. Sebab, tidak ada aturan baku atau nota kesepakatan antarlembaga penegak hukum terkait penangan kasus calon kepala daerah selama proses Pilkada berlangsung.

Pemerintah Terlalu Ramah Terhadap Kasus Korupsi

Ilustrasi (Jawa Pos/Wahyu Kokang)

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyesalkan sikap pemerintah  yang meminta KPK untuk menunda penetapan tersangka calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Menurutnya, pemerintah saat ini telah menunjukkan sikap yang ramah terhadap kejahatan korupsi.

“Sikap ramah terhadap kejahatan korupsi seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, sama sekali tidak mencerminkan wajah presiden Jokowi yang dikenal sebagai presiden bersih,” kata Ray seperti dilansir Berkabar.ID dari Kompas.com, Selasa (13/3).

Ray mengatakan pemerintah tidak cukup sekedar bersih sendiri, tapi pemerintah juga harus memiliki kemauan yang besar untuk menciptakan Indonesia bersih dari korupsi.

Selain itu, Ray merasa penetapan tersangka calon kepala daerah bukan sebuah ancaman bagi kemanan negeri ini. Karena tidak ada ribut apa pun mengenai adanya penetapan seseorang jadi tersangka korupsi. Menurutnya, membiarkan tersangka korupsi maju sebagai pemimpin daerah merupakan malapetaka bagi Indonesia. Ia melihat masyarakat justru menyambut baik upaya KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Oleh karena itu, membiarkan tersangka korupsi melaju jadi pemimpin daerah adalah malapetaka bagi bangsa. Sikap permisif terhadap koruptor inilah yang menjadikan salah satu hambatan bagi upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi,” kata dia.