Presiden Jokowi dan Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri. (nasional.kini.co.id)
Berempat.com

Berkabar.ID – Presiden Joko Widodo resmi ‘menaikkan pangkat’ Megawati Soekarnoputri di Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Kini unit tersebut setingkat dengan kementerian dengan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sebelumnya, Jokowi telah meneken Perpes No 7/2018 tentang badan tersebut pada 28 Februari 2018. Ini sekaligus menggantikan Perpres No 54/2017 tentang UKP PIP.

Dikutip dari situs Sekretarian Kabinet, Kamis (15/3), Perpes No 7/2018 menjadikan Kepala BPIP memiliki hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri dan wakilnya setingkat wakil menteri. Sementara itu, Dewan Pengarah mendapatkan hak keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundangan.

Saat ini, mantan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang juga merupakan Ketua Umum PDIP, menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Dalam peraturan baru ini, ada sejumlah berubahan signifkan tentang Dewan Pengarah.

Pada Perpres No 54/2017, tugas Dewan Pengarah sebagai berikut:

Pada Pasal 6 pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Selanjutnya, Pasal 7 mengatur jumlah anggota Dewan Pengarah. Lalu Pasal 8 mengatur proses pemilihan Ketua Dewan Pengarah.

Pada Perpres No 7/2018, pembantu Dewan Pengarah menjadi bertambah cukup signifikan. Jumlah anggota pun bisa bertambah dari semula 9 orang menjadi maksimal 11 orang. Sementara itu, tugas Dewan Pengarah masih sama seperti yang tercantum dalam Perpres 54/2017.

Kini Dewan Pengarah memiliki maksimal 3 staf khusus untuk membantunya melaksanakan tugas. Ketua Dewan Pengarah pun kini bisa membentuk satuan tugas khusus dalam kondisi tertentu.

Untuk Pada Pasal 11, Ketua Dewan Pengarah juga dapat membentuk Dewan Pakar. Ketentuan soal Dewan Pakar ini ditentukan sendiri oleh Ketua Dewan Pengarah.

Mencari Alasan di Balik Keputusan Jokowi

Hasil Rakernas III, PDIP Putuskan Usung Jokowi Menjadi Calon Presiden 2019-2024. (Tribunnews)

Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, melihat adanya rayuan yang ditujukan Jokowi kepada Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, alasan di balik Jokowi ‘menaikkan pangkat’ Megawati karena Presiden RI Tersebut sedang merayu Megawati.

“Yang jelas, terlihat Jokowi sedang merayu Megawati karena posisi elektabilitasnya kurang baik. Dia lagi nanam budi, sehingga tidak terlalu tersandera ketika menentukan cawapres,” kata pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Kamis (15/3).

Wewenang Megawati yang sangat kuat karena Perpes No. 7/2018 menimbulkan tanda tanya soal adanya pesan politik di balik keputusan Jokowi itu.

“Jadi Jokowi ini dalam mengambil keputusan seperti membentuk UKP-PIP ini berdasarkan emosional saja, dulu dibentuk kan setelah Ahok kalah di Pilgub DKI dan banyak persoalan bangsa, sekarang ini emosional untuk merayu tokoh bangsa,” kata Hendri.

Menurutnya, yang benar-benar dibutuhkan Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya saat ini ialah sebuah tindakan konkret, seperti memperkuat ekonomi dan toleransi.

“Kalau mengangkat Megawati bisa menyelesaikan masalah itu, ya silakan saja. Tapi lain kali, kalau bikin lembaga, perencanaannya yang benar, jadi punya objektif yang jelas, nggak ngangkat-ngangkat terus,” kritiknya.

Berempat.com