Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Detik.com/Agung Pambudhy)
Berempat.com

Berkabar.ID – Undang-Undang (UU) MD3 resmi berlaku mulai hari ini. Pemerintah bahkan telah memberikan nomor terhadap UU tersebut, yakni UU Nomor 2 tahun 2018.

“Pengesahannya sudah tadi malam, nomor 2. Kita sudah buat lembaran negaranya. Jadi sudah berlaku sebagai UU,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3).

Yasonna mengatakan, penomoran UU MD3 itu juga sudah diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia juga mempersilahkan masyarakat yang tidak puas dan merasa keberatan untuk mengajukan uji materi terhadap pasal-pasal kontroversial UU MD3 melalui Mahkamah Konstitusi.

“Kalau masyarakat tidak puas, maka sekarang sudah boleh menggugatnya, karena nomornya sudah ada sebagai UU. Jadi kalau sekarang mau mengajukan judicial review bisa,” sebut Yasonna.

Kritik DPR Bisa Dipenjara

Ilustrasi demo (thetanjungpuratimes.com)

Sesuai konstitusi, UU MD3 yang belum ditandatangani Presiden Jokowi sudah sah pada hari ini. Pasal-pasal yang dikatakan anti-kritik ini pun otomatis membuat masyarakat harus berhati-hati karena dapat membuat seseorang dipidana atau diproses hukum bila dianggap mencemarkan nama baik anggota DPR.

Salah satu pasal kontroversial adalah pasal 122 yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Salah satu kewenangan di huruf (k) mengizinkan MKD mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR.

Bamsoet: Masyarakat Tidak Perlu Takut

Ketua DPR Bambang Soesatyo ketika wawancara dengan LKBN Antara di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (16/1). (ANTARA/Wahyu Putro)

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta masyarakat agar tidak perlu khawatir dengan adanya undang-undang tersebut. Sebab, UU tersebut tidak akan mengebiri kebebasan masyarakat untuk mengkritik DPR.

Demikian pula dalam hal pemanggilan paksa dalam Pasal 73. Menurut Bambang, ketentuan itu telah ada sebelumnya dan tidak pernah bermasalah.

Bamsoet menerangkan, meski sudah ada sebelumnya, ketentuan pemanggilan paksa tidak pernah digunakan DPR, karena pemanggilan ketiga semuka pihak yang diperiksa DPR pasti hadir.

Ia lantas memberikan contoh seperti saat Komisi III DPR memanggil pimpinan KPK. DPR tidak pernah menggunakan ketentuan pemanggilan paksa lantaran KPK pada panggilan ketiga dalam setiap rapat kerja selalu hadir.

“Jadi patuh kepada aturan main yang ada di DPR. Jadi enggak perlu dikhawatirkan soal adanya ancaman bagi demokrasi,” ujar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

Ia juga mengucapkan terima kasihnya kepada masyarakat yang berpikir dewasa tanpa membuat keributan, dan menggunakan haknya untuk uji materi kepada Mahkamah Konstitusi jika merasa keberatan dengan UU MD3.

“Kami dari DPR mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah paham dan dewasa. Tidak ada ribut-ribut dan mereka menggunakan haknya melakukan pendaftaran di MK (Mahkamah Konstitusi) untuk uji materi. Jadi heran juga kalau ada yang mempersoalkan,” kata dia.

Berempat.com