Petani Garam. (Media Indonesia/Gino F. Hadi)
Berempat.com

Berkabar.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) terkait garam industri. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

“Memang sudah diteken PP-nya oleh Presiden,” ujar dia di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/3).

Dalam PP tersebut, salah satu yang diatur ialah soal rekomendasi impor garam industri. Sebelumnya, rekomendasi tersebut memang ada di Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Namun dalam dua tahun terakhir, rekomendasi tersebut beralih ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut Darmin, dengan adanya PP tersebut kini rekomendasi impor garam industri dikembalikan ke Kemenperin.

“Ada dua, UU Kelautan mengatakan rekomendasi pergaraman itu di KKP, tapi kan dipihak lain UU Perindustrian, kepentingan dan kewenangan Kemenperin. Presiden mengeluarkan PP sebagai kepala pemerintahan, kewenangan memberi rekomendasi untuk impor garam industri itu adalah kewenangan Menteri Perindustrian,” jelas dia.

Dengan kata lain, KKP saat ini sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberi rekomendasi impor garam industri.

Tambah Kuota Impor Garam Industri

Pekerja menutupi dengan terpal garam impor yang telah dimuat truk untuk diangkut ke tempat penampungan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru/pd/17)

Seiring dengan dikembalikannya pemegang kendali impor garam kepada Kemenperin diharapkan dapat memberi kepastian pasokan garam sebagai bahan baku industri. Apalagi Presiden Jokowi telah menandatangani PP terkait garam industri.

Darmin Nasution mengatakan, pemerintah telah sepakat untuk menambah kuota impor garam sebanyak 1,4 juta ton. Seperti diketahui, kuota impor garam yang fiberikan tahun ini sebesar 2,37 ton. Namun kini pemerintah menambahnya menjadi 3,7 ton.

“Tadi itu dirapatkan oleh eselon I untuk membuat rakor ulang untuk menetapkan impornya sebesar apa. Tadinya sudah ada 2,37 juta ton, yang tadinya sudah diputuskan tapi dirapatkan lagi setelah PP-nya keluar menjadi 3,7 juta ton,” ujarnya.

Darmin menjelaskan, tambahan kuota impor tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan industri dalam negeri, dan akan direalisasikan hingga akhir tahun 2018. Pasalnya yang mengimpor garam industri bukanlah pemerintah, melainkan para perusahaan swasta.

“Selisih antara 3,7 juta dengan 2,37 juta sisanya. Iya kan bukan pemerintah yang impor, yang impor itu perusahaan-perusahaan,” tandas dia.

Berempat.com