Seorang petani memanen garam di tambak miliknya di Kawasan Penggaraman Talise Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (19/3). (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah).
Berempat.com

Berkabar.ID – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait impor garam industri disambut bahagia oleh para pelaku usaha industri. Pasalnya, para pelaku industri selalu khawatir akan kekurangan garam sebagai bahan baku. Adapun, garam produksi dalam negeri dinilai belum mampu memenuhi standar maupun volume yang dibutuhkan industri.

Adanya payung hukum ini diharapkan akan memberi kejelasan bagi industri dalam mendapatkan garam sebagai bahan baku produksinya. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman mengatakan, untuk industri makanan dan minuman saja membutuhkan setidaknya 550 ribu ton garam sebagai bahan baku setiap tahunnya. Nilai ini naik sekitar 22 persen dibandingkan kebutuhan tahun lalu yang hanya 450 ribu ton.

“Hal ini seiring dengan peningkatan investasi dan ekspansi di sektor industri makanan dan minuman,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/3).

Dari catatan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), laju pertumbuhan industri makanan dan minuman pada 2017 mencapai 9,23 persen, angka ini jauh di atas pertumbuhan PDB nasional yang hanya sebesar 5,07 persen.

Peran sektor industri ini terhadap PDB sebesar 6,14 persen dan terhadap PDB industri nonmigas mencapai 34,3 persen, terbesar dibandingkan sektor lainnya pada periode yang sama. Sektor ini juga tercatat menyerap tenaga kerja cukup banyak, yakni lebih dari 3,3 juta orang.

Pemerintah Akan Impor 3,7 Ton Garam Tahun Ini

Ilustrasi garam. (alodokter)

Pemerintah berencana impor garam 3,7 ton garam pada tahun ini. Kuota garam tersebut diperuntukan keperluan industri. Kuota ini dinilai para pelaku usaha sudah sesuai perkiraan kebutuhan industri.

Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk menuturkan, total kebutuhan garam buat industri diperkirakan 3,7 ton. Kebutuhan garam industri tersebut diperlukan untuk pakan ternak, pengasinan ikan, penyamakan kulit, makanan dan minuman, kimia, manufaktur, farmasi, tekstil, dan sebagainya.

Keputusan pemerintah untuk impor garam dikarenakan produksi dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Apalagi kualitas garam untuk industri dan konsumsi sangat berbeda. Kualitas garam industri minimal memiliki kandungan natrium klorida (NaCL) tinggi minimal 97 persen. Kalsium dan magnesium dengan maksimal 600 ppm dengan kadar air yang rendah.

Tony menuturkan, impor garam 3,7 ton tersebut dilakukan sesuai kebutuhan dan akan bertahap serta memperhatikan hasil produksi lokal.

“Estimasi produksi petani sekitar 1,6 juta ton ditambah produksi PT Garam 0,35 juta ton. Kebutuhan garam industri estimasi 3,7 juta ton dan garam konsumsi kebutuhannya 650 ribu ton per tahun,” ujar Tony seperti dilansir Berkabar.ID dari Liputan6.com, Senin (19/3).

Selain hasil produksi yang menjadi sorotan, Tony juga mengungkapkan masalah harga yang menjadi pertimbangan para pelaku usaha. Menurut Tony, harga garam lokal cukup tinggi dibandingkan garam impor.

“Harga garam lokal di atas Rp 2.000 per kilogram sama dengan Rp 2 juta per ton. Bahkan mereka minta Rp 2.700 per kilogram. Kalau garam impor USD 25-USD 40 atau Rp 350 ribu-Rp 560 ribu per ton tiba di Indonesia,” ujar Tony.

Tony pun berharap, produksi garam dalam negeri terus membaik seingga dapat memenuhi kebutuhan industri.

Berempat.com