Pertamakalinya Indonesia mengekspor beras ke Papua Nugini. (IST)
Berempat.com

Berkabar.ID – Pemerintah berencana menambah stok Candangan Beras Pemerintah (CBP) 1,2 juta ton pada 2018. Hal ini menyusul pernyataan Perum Bulog yang menyebut CBP saat ini telah melebihi batas dan minus 27.888 ton.

Deputi Bidang Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran kurang lebih sekitar Rp 2,5 triliun untuk penambahan CBP. Namun, anggaran tersebut baru bisa dicairkan setelah pemerintah membahas mekanisme penambahan CBP yang baru.

“Sudah Rp 2,5 triliun. Cuma harus ada proses administrasi misalnya pengangkatan, penetapan, apanya itu sejalan,” ujar dia di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Data Tak Akurat Jadi Masalah Utama Pertanian RI

Menteri Koordinasi bidang Perekonomian, Darmin Nasution. (krjogja.com)

Sebelumnya, Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia bekerja sama dengan PISAgro dan IBCSD (Indonesia Bussines Council for Sustainable Development) menyelenggarakan Responsible Bussines Forum (RBF) On Food and Agriculture.

Di hadapan para pengusaha dan akademisi, Menteri Koordinator Bidang Perkonomian, Darmin Nasution mengungkapkan sejumlah ‘biang kerok’ yang menjadi masalah di sektor pertanian yang mesti diatasi.

“Terkait dengan panen, masalah utama kami adalah mahalnya harga beras dan panen yang berkualitas rendah. Antara lain disebabkan oleh kurangnya riset teknologi dan mesin pengering. Perikanan, terbatasnya peralatan mahalnya biaya logistik, dan terbatasnya cold storage,” ungkap Darmin di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa 27 Maret 2018.

Ia juga mengungkapkan berbagai cara dan kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi masalah tersebut. “Pemerintah telah mencoba beberapa inisiatif. Dalam pengembangan panen pertanian, kita fokus pada peningkatan kualitas data karena tidak akuratnya data juga menjadi masalah, pengadaan infrastruktur pasca panen, serta perbaikan rantai pasok,” jelas dia.

Sedangkan untuk sektor perkebunan, pemerintah telah melakukan peremajaan tanamana, penanaman kembali,, serta menginisiasi kerja sama antara petani kecil dan perusahaan swasta melalui skema offtaker.

Disamping itu, Darmin menyinggung program perhutanan nasional untuk memberikan akses lebih luas kepada masyarakat. Bukan hanya itu saja, program sertifikasi lahan juga menjadi andalan pemerintahan Jokowi guna meningkatkan kinerja serta kesejahteraan petani.

“Sertifikasi lahan hanya awal. Habis itu ada perhutanan sosial. Habis itu ada peremajaan komoditas perkebunan, nanti kita masuk ke karet dan lainnya. Kami juga desain ulang transmigrasi menjadi konsep yang lebih clustering tanamannya. Terakhir barangkali reforma agraria,” tandas Darmin.

Berempat.com