Joko Widodo (Darren Whiteside—Reuters)
Berempat.com

Berkabar.ID – Dalam rapat kabinet terbatas mengenai penataan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar mempercepat proses pembuatan KTP elektronik (e-KTP).

“Saya minta agar dilakukan percepatan pelayanan KTP elektronik sehingga semua warga negara yang seharusnya ber-KTP mendapatkan pelayanan yang cepat dari negara, jangan sampai rakyat menunggu lama,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Untuk mempercepat proses pembuatan e-KTP Jokowi menyarankan Mendagri untuk menerbitkan peraturan menteri (permen). Dengan harapan, dapat mempersingkat waktu penyelesaian pembuatan e-KTP tanpa menunggu berhari-hari.

“Kalau ada peraturan menteri-nya di bawah pelayanan e-KTP akan lebih cepat,” ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi mengatakan, masyarakat sangat membutuhkan KTP. Karena kartu identitas tersebut bisa digunakan sebagai syarat dalam mengakses setiap layanan publik seperti pemasangan listrik, membuka rekening di bank, layanan catatan sipil, serta paspor.

Mendagri Canangkan Pembuatan e-KTP Maksimal 1 Jam

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Monitor.co.id)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan segera membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk memangkas waktu penyelesaian pembuatan e-KTP. Hal ini sejalan dengan permintaan presiden Jokowi yang ingin proses pembuatan e-KTP bisa diselesaikan dengna cepat tanpa harus menunggu berhari-hari.

“Mendagri dalam minggu ini akan segera mengeluarkan Permendagri bahwa pembuatan KTP baik di Dukcapil pusat Pasar Minggu maupun di Dukcapil Kabupaten/kota di seluruh Indonesia pembuatannya maksimum 1 jam,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Rabu (4/4/2018).

Tjahjo menuturkan, aturan ini nantinya bisa bersifat situasional, yakni jika ada daerah yang memiliki gangguan komputer atau masalah listrik padam. Dalam rapat kabinet terbatas, Tjahajo melaporkan bahwa perekaman e-KTP per hari ini sudah mencapai 97,4 persen.

“Sisanya terkait belum adanya kesadaran masyarakat yang proaktif merekam e-KTP, atau ada hambatan administrasi di Dukcapil,” terangnya.

Sementara itu, ia menyebut bahwa jumlah pemilih baru yang berusia 17 tahun pada hari-H pemungutan suara ada sekitar 2,2 juta yang belum melakukan perekaman.

Mengenai hal itu, dia menyebut pihaknya hingga saat ini terus berkoordinasi dengan KPU  dan mengimbau masyarakat yang menginjak usia dewasa untuk meilih agar segera mendatangi kecamatan setempat. Dengan begitu, diharapkan masyarakat yang belum memiliki e-ktp atau perekaman bisa segera didata dan mendapatkan e-KTP agar terdaftar di  Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) setempat.

Berempat.com