SPBU Pertamina. (Tempo)
Berempat.com

Berkabar.ID – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui bahwa terdapat sejumlah daerah yang kekurangan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Mulai saat ini pemerintah pun berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Premium.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, berdasarkan data yang ditemuka di lapangan, terlah terjadi kekurangan pasokan Premium di beberapa wilayah. Hal ini juga didukung oleh temuan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

“Kami menyadari, dengan data yang ada di-disuport oleh BPH Migas terlihat bahwa terjadinya pengurangan pasokan di beberapa wilayah Indonesia. Ini kami lihat datanya dan benar,” kata Arcandra, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Arcandra mengungkapkan, Ia bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan menemukan secara langsung adanya masalah kekurangan pasokan Premium saat melakukan kunjungan kerja ke daerah.

“Pak Menteri dan saya berkunjung ke beberapa daerah dan menemukan kekurangan pasok Premium,” ujarnya.

Ia menegaskan, sesuai dengan arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah akan berkomitmen menjaga pasokan Premium di seluruh Indonesia. Maka dari itu, Kementerian ESDM mengimbau kepada lembaga penyalur Premium untuk mengusahakan memasok Premium di daerah-daerah yang mengalami kekurangan.

Pertamina Wajib Jual Premium di 3 Wilayah Ini

Pertamina. (Gridoto.com)

Pemerintah akan menyamakan status Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium untuk Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Dengan rencana ini, Premium menjadi wajib disalurkan di wilayah tersebut.

Arcanda menyebut, dalam rapat kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Kementerian ESDM untuk membuat Premium tersedia di seluruh wilayah Indonesia.

“Bapak Presiden instruksikan dalam rapat kabinet terbatas untuk menjaga ketersediaan Premium di seluruh wilayah Repubik Indonesia,” kata Arcandra di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Diakui Arcanda, guna melaksanakan arahan tersebut, perlu adanya perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor  191 Tahun 2014, tentang penyaluran BBM. Sebagaimana diketahui, dalam peraturan tersebut, Premium terbagi dua jenis, yaitu BBM penugasan untuk di luar wilayah ‎Jamali, serta bahan bakar umum penugasan untuk di wilayah Jamali.

“Kalau ada peraturan, baik itu permen atau perpres yang diperlukan untuk melaksanakan ini, maka ini akan segera diterbitkan aturannya atau direvisi aturannya,” tutur Arcandra.

Ia mengatakan, saat ini Perpres tersebut sedang direvisi, dan dalam waktu dekat akan segera diselesaikan.  Ia menegaskan, jika perubahan Perpes tersebut telah dilakukan, maka Premium wajib di salurkan ke seluruh Indonesia dengan status penugasan.

Dengan begitu, PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha yang ditugaskan menyalrkan Premium, wajib untuk menyediakan Premium di Jawa, Madura, dan Bali .

“Intinya adalah untuk Premium itu tidak saja di luar Jamali, nantinya dalam waktu dekat, dan sesegera mungkin juga untuk Jamali. Jadi jenis bahan bakar khusus penugasan itu juga nanti untuk Jamali, seluruh NKRI,” dia menandaskan.

Berempat.com