Mahfud MD. (seknasjokowi.org)
Berempat.com

Berkabar.ID – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menanggapi rencana Komisi Pemiluhan Umum terkait aturan larangan mantan narapidana korupsi maju di Pemilihan Legislatif. Ia mengatakan, sejatinya aturan mantan narapidana yang ditahan lebih dari lima tahun mendaftar sebagai calon legislatif atau caleg sudah ditetapkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Seperti dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g, dimana undang-undang tersebut mensyaratkan calon anggota DPR dan DPRD tidak pernah dipenjara akibat melakukan tindakan pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih.

Sehingga ia menyebut terkait rencana KPU soal larangan partai politik atau parpol mendaftarkan caleg mantan narapidana korupsi, harus dibahas melalui DPR dan Pemerintah. Sebab hal ini tidak bisa hanya berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU saja.

“Kalau KPU yang melarang itu salah, karena menurut UUD memberikan hak asasi dan mencabutnya harus dengan UU, tidak bisa dengan PKPU. Kalau itu bagus diproses saja kepada pemerintah dan DPR agar dibuat ketentuan khusus,” kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).

Masyarakat, lanjut Mahfud, juga dapat mengajukan judical review atau uji materi ke Mahkamah Agung (MA) apabila nantinya KPU mengeluarkan PKPU larangan parol mendaftarkan caleg mantan narapidana korupsi.

“Saya sudah bilang itu tidak bisa, saya senang isinya saya sangat setuju tapi bentuknya tidak bisa dengan PKPU. Itu bisa jadi masalah hukum di lapangan,” jelas Mahfud.

Setujui Pengkajian Ulang Sistem Pilkada Langsung oleh Pemerintah dan DPR

KPU Republik Indonesia. (PROGRES.ID)

Mahfud MD mendukung adanya pengkajian ulang sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung oleh pemerintah dan DPR. Menurutnya, Pilkada langsung lebih banyak memberikan mudarat dibandingkan manfaat.

Ia menyebut, saat adanya keputusan Pilkada langsung, Mahfud menyebut suasana politik ketika itu sedang tidak kondusif. Hal ini dsebabkan adanya dua kolisi pemerintah yakni Koalisi Merah Putih (PMK) dan Koalisi Indnesia Hebat (KIH).

“Tapi sekarang kita sudah jernih berpikir enggak ada lagi koalisi itu, menurut saya untuk dipertimbangkan kembali karena mudaratnya sangat banyak,” kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/4).

Dari pandangannya, Mahfud menyebut Pilkada langsung melahirkan banyak pelanggaran. Salah satunya yakni penyuapan terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

“Iya penjagalan di tengah jalan, kemudian korupsi anggaran daerah, pemalsuan dokumen, itu yang saya lihat. Mobilisasi massa, pemecatan pegawai yang tidak mendukung birokrasi incumbent itu banyak sekali, biaya politik dan biaya sosial mahal,” jelas Mahfud.

Berempat.com