Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon (Antara/Hafidz Mubarak A)
Berempat.com

Berkabar.ID – Gerindra menyetujui adanya gerakan #2019gantipresiden. Hal ini diungkap Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut pihaknya menginisiasi pembuatan kaus bertulisan gerakan itu.

“Saya kira bagus memang setuju 100 persen dong. 2019 kalau bagi kami di Gerindra pasti setuju 100 persen harus ganti Presiden,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/4).

Terkait adanya gerakan itu, ia menyebut masyarakat mempunyai hak. Bahkan ia mengaku akan langsung memakai kaus tersebut jika ada.

“Ya kalau soal (kaus #2019gantipresiden) itu kan hak dari masyarakat. Saya juga kalau ada kausnya segera saya pakai itu kausnya,” lanjutnya.

Fadli Zon menyebut, ekonomi akan kacau jika tahun depan Indonesia tidak mengganti Presiden. Karena menurutnya, kebijakan ekonomi sekarang ini tidak pro rakyat.

“Kalau engga ya kita kacau ini Indonesia ke depan secara ekonomi ya karena kebijakan-kebijakan itu tidak pro rakyat dan buka ekonomi kerakyatan,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowidodo geram dan menyinggung aksi kaus bertuliskan #2019gantipresiden.  “Sekarang isu kaus ganti presiden 2019. Masa dengan kaos bisa ganti presiden,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Konvensi Nasional Galang Kemajuan Tahun 2018 di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Sabtu (7/4).

Gerindra dan PDIP Tak Mungkin Berkoalisi

Jokowi-Prabowo. (merdeka.com)

Sebelumnya, ramai wacana di mana Prabowo Subianto disebut-sebut akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) Jokowi pada Pilpres 2019. Mengenai kabar tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan pihaknya tidak akan berkoalisi dengan PDIP dalam Pilpres 2019.

Ia menyebut, meski memiliki platform yang sama, Gerindra berbeda dalam tataran praktik dengan PDIP. Contohnya persoalan ekonomi kerakyatan.

“Meskipun memiliki kesamaan platform dengan orang PDIP tapi Gerindra memiliki perbedaan yang mencolok dalam hal praktis,” kata Ferry lewat pesan singkat seperti dilansir Berkabar.ID dari merdeka.com, Senin (9/4).

Ia menuturkan, ekonomi kerakyatan yang diusung sang Ketua Umum menjadi penghalang terjadinya kemungkinan koalisi diantara dua partai.

Ia menambahkan, alasan lainnya adalah adanya kesepakatan dengan partai sekuru Gerindra yakni PKS. Dalam strategi politik, bergabung dengan PDIP akan menimbulkan kecemburuan. Termasuk dengan rekan rekan koalisi Gerindra di beberapa daerah yakni Partai Amanat Nasional (PAN).

“Selain itu soal ini kan juga memiliki pengaruh teman teman koalisi awal kita seperti PKS dan PAN,” ujar Ferry.

Ia juga membantah bahwa ini merupakan strategi politik Prabowo. Sebab, pemicu pertemuan ini bermula dari keprihatinan keras Prabowo terhadap kondisi bangsa saat ini.

“Pertemuan Puan dengan Pak Prabowo kan di awali dari respons terhadap kritik keras yang disampaikan Prabowo terhadap kondisi bangsa saat ini,” ucapnya.

Berempat.com