Gubernur BI Agus D. W. Martowardojo dalam peresmian Gerbang Pembayaran Nasional di Jakarta, Senin (4/12/2017) Sumber: Yoga Hastyadi Widiartanto
Berempat.com

Berkabar.id – Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan sistem National Payment Gateway atau Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Senin (4/12/2017) kemarin. Dengan adanya sistem GPN, BI berharap agar ke depannya ekosistem pembayaran di Indonesia dapat semakin terkoneksi, interoperabel, dan mampu diproses secara domestik.

Namun, rupanya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan rasa penasarannya terhadap program GPN yang menurut dia terlalu lama dalam hal persiapan. Darmin berpendapat program ini semestinya sudah digagas sejak 20 tahun silam. Namun justru baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2017 ini atau tepatnya awal januari 2018.

“Kalau saya pikir-pikir, mengapa begitu lama baru bisa mulai terwujud? Ini juga masih perlu proses. Mungkin karena persoalan yang menyangkut teknologi ini lebih dulu pemain di lapangan daripada regulator,” kata Darmin saat memberi sambutan dalam acara launching GPN di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut Darmin, Indonesia sering tertinggal dalam hal perkembangan teknologi. Saat teknologi dari pihak di luar regulator atau pemerintah sudah berkembang pesat, dan saat itu pemerintah baru mau mulai masuk dianggap sulit karena sudah terjadi persaingan usaha.

“Begitu juga pada waktu e-toll, satu bank maju dilaksanakan, begitu bank lain mau ikut, mulai hitung-hitungannya tidak lancar karena persaingan mulai masuk,” tutur Darmin.

Meski dinilai terlambat, Damin mengapresiasi terealisasinya program GPN. Ia berharap dengan adanya program ini, semua mekanisme yang berkaitan dengan sistem pembayaran di Indonesia dapat lebih mudah dan efisien.

Pemerintah pun sudah memiliki sejumlah rencana yang diproyeksikan untuk dapat mendorong penetrasi GPN di tengah masyarakat. Untuk langkah awal keberadaan GPN, masyarkat akan diperkenalkan dengan kartu ATM atau debit yang memiliki logo nasional pada 1 Januari 2018 mendatang. Adapun keunggulan kartu tersebut dapat digunakan untuk transaksi serta diterima di seluruh terminal pembayaran merchant dalam negeri.

Dalam hal ini, pemerintah juga berniat untuk menggunakan GPN sebagai alat penyaluran subsidi dan bantuan sosial (bansos) secara nontunai. Darmin mengungkapkan, semua subsidi yang diperuntukan bagi seluruh lapisan masyarakat akan diberikan melalui sistem GPN.

“Arahnya ke depan, subsidi bukan untuk orang miskin saja. Misalnya, subsidi pupuk dan lain-lain, arahnya adalah nontunai,” ucap Darmin.

Lebih lanjut, Darmin menilai dengan adanya GPN, pemerintah bisa mengontrol penyerapan anggaran belanja negara yang memang dialokasikan bagi masyarakat. “Kami tidak ingin meneruskan program subsidi yang mahal tapi tidak bisa dikontrol dengan baik. Kepada siapa [bantuan diberikan] dan dapat berapa,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjelaskan, GPN berfungsi menghubungkan operasional sistem pembayaran untuk cakupan domestik. Selain itu GPN juga berperan dalam melindungi data konsumen setiap melaksanakan transaksi, juga mendorong integrasi data transaksi guna mendukung pertimbangan pengambilan kebijakan moneter.

Agus juga mengklaim, GPN sebagai tulang punggung yang dapat memberikan dukungan penuh kepada program-program pemerintah. “Termasuk di antaranya penyaluran bantuan sosial nontunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, keuangan inklusif, serta pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis teknologi yang telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang roadmap e-commerce,” jelasnya.

Selain itu, Agus juga menyampaikan rencana terkait merelokasi investasi mesin ATM dan EDC (Electronic Data Capture) yang dinilainya begitu besar hanya untuk berada di satu lokasi. Menurutnya, dengan membuat mesin-mesin yang ada menjadi interoperabel, dapat membantu mendorong perluasan akses dan keuangan inklusif di Indonesia.

Terkait dengan diluncurkannya program GPN, masyarakat dapat langsung merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Salah satunya dapat bertransaksi menggunakan kartu debit dari bank mana pun di perangkat EDC mana saja. Dengan artian, transaksi bisa dilakukan tanpa harus mencocokkan kartu debit dengan perangkat EDC dari bank yang sama.

Berempat.com