TEMPO/ Wahyu Setiawan

Berkabar.id – Per 1 Januari 2018, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2018 dari sebelumnya 9% per tahun menjadi sebesar 7% per tahun. Penurunan bunga KUR ini untuk mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta target pemerintah dalam menyalurkan KUR sebesar Rp 120 triliun pada 2018 mendatang.

Dari target itu 50 persen di antaranya atau sebesar Rp 60 triliun akan dialokasikan kepada sektor produktif.

“Ini sudah diputuskan di KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan), adanya subsidi bunga ini harus memberikan added value bagi UMKM,” ujar Yuana Sutyowati, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM, melalui pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (5/12) kemarin.

Yuana mengungkapkan, dengan menyasar sektor produktif seperti manufaktur, agribisnis maupun pertanian, maka dampak terhadap kontribusi PDB (Produk Domestik Bruto) akan semakin besar sekaligus memberikan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Terlebih, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 59 juta.

“Apalagi data Bank Indonesia menunjukkan dari jumlah itu baru 19,1 persen yang tersentuh oleh bank. Artinya masih 80,9 persen yang belum diakses perbankan,” ungkapnya.

Dengan demikian, diperlukan upaya lebih keras agar pelaku usaha UMKM bisa lebih mudah mendapatkan akses perbankan seperti pembiayaan guna mengembangkan usahanya.

Yuna menuturkan, salah satu upaya yang akan dialkukan adalah mengoptimalkan layanan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dalam membimbing UMKM agar bisa mendapatkan layanan perbankan.

Ketua KKMB Nasional Bambang Suharto mengatakan, KKMB telah membantu memfasilitasi 2.500 IUMK (ijin usaha mikro kecil) sepanjang tahun 2016 hingga 2017, membantu memfasilitasi sertifikat halal bagi 150 UMKM, akses penjualan online bagi 575 pengusaha, dan akses KUR bagi 70 UMKM.

Berdasarkan data yang dirilis Kemenkop, realisasi penyaluran KUR hingga Agustus 2017 telah mencapai Rp 61,14 triliun (55,6%) kepada 734.490 debitur dari target yang dicanangkan, Rp 106,6 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan tertulisnya menyatakan, selama ini UMKM sulit mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan, mengingat sektor produksi memiliki risiko yang relatif lebih tinggi daripada sektor perdagangan.

“Penyaluran KUR harus terus kita dorong ke sektor produksi, agar program kredit atau pembiayaan dari pemerintah dengan suku bunga rendah ini dapat dinikmati oleh UMKM,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dikutip dari keterangan tertulis.

Dalam rangka mendorong percepatan penyaluran KUR di sektor produksi, Komite Kebijakan juga telah mempersiapkan skema KUR baru, yaitu KUR Khusus untuk sektor perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.

KUR Khusus merupakan skema KUR yang diberikan kepada kelompok usaha yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat. Adapun plafon KUR Khusus, ditetapkan sebesar Rp 25 juta -Rp 500 juta untuk setiap individu anggota kelompok.

Peraturan Menteri

Selain skema KUR Khusus, Komite Kebijakan juga menetapkan beberapa perubahan ketentuan KUR yang nantinya akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.

Adapun beberapa perubahan ketentuan tersebut antara lain:

1. Pengaturan plafon KUR Mikro untuk sektor produksi sebesar maksimum Rp 25 juta per musim tanam atau 1 siklus produksi tanpa pembatasan total akumulasi plafon, sedangkan KUR Mikro untuk sektor non-produksi memiliki total akumulasi plafon sebesar Rp 100 juta;

2. Penambahan kelompok usaha sebagai calon penerima KUR;

3. Skema KUR Multisektor untuk mengakomodir penyaluran pada lebih dari 1 sektor ekonomi, mekanisme bayar setelah panen (yarnen) dan grace period;

4. Penyaluran KUR yang diperbolehkan bersamaan dengan kepemilikan kartu kredit dan sistem resi gudang;

5. Struktur biaya KUR Penempatan TKI; serta

6. KUR untuk optimalisasi KUBE dan KUR untuk masyarakat daerah perbatasan.

Adapun realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan 30 September 2017 telah mencapai Rp 69.7 Triliun atau 65,3% dari plafon penyaluran Rp 106,6 triliun, dengan tingkat Non-Performing Loan (NPL) sebesar 0,014 persen dan tersalurkan kepada 3.098.515 debitur.

KUR Mikro memiliki porsi penyaluran terbesar yaitu Rp 49,46 Triliun (71%), diikuti dengan KUR Ritel sebesar Rp 19,9 triliun (28,6%), dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar Rp 230 miliar (0,33%).

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyalur KUR dengan penyaluran tertinggi sebesar Rp 52,19 Triliun (74,4% dari target), diikuti dengan Bank Mandiri sebesar Rp 9,1 triliun (70,1% dari target), dan BNI sebesar Rp 5,4 triliun (45,2% dari target).

Sisanya disumbangkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 5,2 Triliun (25,5% dari target) dan Bank Umum Swasta sebesar Rp 4,9 Triliun (17,8% dari target).

Editor: R. Shandy