Foto: Okezone

Berkabar.id – Pemerintahan Jokowi-JK melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan masih terus mengejar puluhan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga saat ini belum menyelesaikan kewajibannya. Disebutkan jumlahnya sekitar 22 Obligor.

Kementerian Keungan (Kemenkeu) pun mengaku masih mencari terobosan baru demi mengembalikan uang negara yang dipinjamkan kepada para pemilik bank pada saat terjadi krisis di tahun 1998 silam.

Hal tersebut diungkap Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) II DJKN, Kementerian Keuangan, Suparyanto dalam diskusi bertajuk “Pengelolaan Aset Negara Paska BPPN’ yang diadakan oleh Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di kantor Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/12) kemarin.

Menurut Suparyanto, setelah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Lembaga penerusnya yakni PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menyelesaikan masa tugasnya, aset-aset terkait BLBI otomatis dikelola Kemenkeu, khususnya oleh DJKN.

“Kalau ada yang belum menyelesaikan kewajiban, kami akan tagih. Kami akan kejar,” ucapnya.

Beberapa peraturan Menteri keuangan pun khusus diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan aset. Peraturan tersebut adalah PMK 71 tahun 2015 tentang pengelolaan aset eks PPA persero, yang diubah menjadi PMK 138 tahun 2017. Kemudian PMK no 110/2017 tentang pengelolaan aset eks BPPN oleh Menteri Keuangan. Kemudian PMK No 280 tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani sisa tugas tim pemberesan BPPN.

Beberapa aset eks BPPN dan PPA yang dikelola DJKN meliputi aset kredit, properti, inventaris rekening nostro maupun saham. Rekening nostro atau nostro account adalah rekening yang dibuka atau dimiliki oleh suatu bank pada bank korespondennya (depository correspondent) di luar negeri.

Rekening tersebut juga biasanya dalam mata uang yang berlaku di negara bank tersebut.

“Termasuk dalam aset kredit adalah PKPS, Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dari pada obligor, karena itu hak tagih negara. Jadi di samping aset kredit yang berasal dari perjanjian kredit antara bank asal dengan nasabahnya, juga aset kredit yang berasal dari tagihan PKPS,” terangnya lagi.

Menurut Suparyanto, aset kredit tersebut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setelah besarnya diketahui secara pasti.

“Pengelolaannya adalah kita melakukan penatausahaan, kemudian aset kredit yang telah ada dan besarnya pasti menurut hukum setelah kita verifikasi, diserahkan dan diurus oleh PUPN,” katanya.

Khusus untuk PKPS, sebanyak 25 obligor yang belum menyelesaikan kewajibannya saat diserahkan ke DJKN. Termasuk didalamnya 7 obligor yang penyelesaian kewajibannya dengan skema Akta Pengakuan Utang (APU) dan 2 obligor MRNIA (Master of Refinancing and Notes Issuance Agreement).

Sementara itu, dalam diskusi tersebut, Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah, dalam diskusi tersebut meminta pemerintah mencari terobosan solusi untuk menyelesaikan kasus ini. Menurutnya, terobosan seperti tax amnesty yang dilakukan pada para penghindar pajak, bisa jadi pertimbangan meski penerapannya tak mesti sepenuhnya sama.

“Ini adalah dosa masa lalu yang tak bisa dilupakan dan harus diselesaikan,” serunya.

Ia pun menilai negara jangan berhenti mengejar para obligor BLBI yang hingga saat ini belum meemenuhi kewajibannya. Menurutnya, upaya tersebut penting dilakukan demi memberikan kepastian hukum.

“Kalau menurut saya ini masih bicara tentang kepastian hukum. Bahwasanya mereka harus bayar, dan kalau pun bayar itu akan ditindaklanjuti, itu adalah kepastian hukum,” ujarnya.

Piter juga menjelaskan, pascakrisis ekonomi 1998 lalu, Indonesia membentuk BPPN, LPS, OJK dan ini menjadi modal kuat pemerintah dalam menjaga kondisi perbankan Indonesia pada saat krisis keuangan global tahun 2008 lalu.

“Hikmah dari krisis 1998 dan kita bentuk BPPN, LPS sehingga menjadi modal kita pada krisis global 2008 lalu, dimana kondisi perbankan kita menjadi sehat dan bahkan perekonomian Indonesia juga cukup baik,” tegasnya.

Editor: R. Shandy