Foto Satpres RI
Berempat.com

Pidato Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Konferensi Asia-Afrika di Jakarta Convention Center di Senayan, Rabu, 22 April 2015 banyak mendapat sorotan dan pujian banyak pihak.

Dalam pidatonya Jokowi menyebut,“Asia-Afrika harus bisa lepas dari ketergantungan pada institusi keuangan global. Pandangan yang mengatakan persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF (International Monetary Fund), dan ADB (Asian Development Bank) adalah pandangan usang yang perlu dibuang,”

Banyak kalangan menganggap ini adalah pidato terbaik Jokowi selama menjadi Presiden. Belum pernah sebelumnya juga sesudah, Presiden berpidato setara apalagi lebih baik daripada pidato tersebut. Saya sendiri menilai, sejak pidato heroik inilah saatnya Indonesia melepaskan diri dari cengkeraman neolib yang ganas dan telengas.

Tapi itu cerita dulu, Karena faktanya, pidato adalah satu hal dan kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi adalah hal lain. Keduanya bisa saja berbeda, bersebarangan atau bahkan bertabrakan total. Buktinya, setelah pidato tadi, toh menteri-menteri ekonomi Jokowi masih dan terus saja menerbitkan aneka kebijakan yang sarat dengan aroma neoliberalisme.

Utang-utang baru terus dibuat hingga ribuan triliun rupiah; impor produk pangan ugal-ugalan membuat petani padi, tebu, dan garam menderita; pajak digenjot membabi-buta; subsidi belanja sosial dikurangi bahkan dicabut; harga-harga dikerek ke langit, dan lain-lainnya, dan seterusnya.

Antiklimaks

Kemarin, 8 Oktober 2018, bisa disebut sebagai antiklimaks dari pidato heroik sang Presiden. Di Bali, sampai 14 Oktober ke depan, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan bersama IMF dan WB. Dan, untuk itu, negeri yang terkoyak oleh bencana susul-menyusul ini, merogoh kocek hingga Rp.855,5 miliar.

Jumlah itu hanyalah anggaran patungan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan (APBN) dan Bank Indonesia. Masing-masing merogoh kocek Rp672,59 miliar dan Rp137 miliar. Oya, iuran dari Bank Indonesia sudah turun dibandingkan rencana semula yang Rp243 miliar. Ketua Satuan Tugas Bank Indonesia untuk Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia, Peter Jacobs, menyebut total biaya tersebut di luar anggaran infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan acara.

Peter benar. Pasalnya, Kementerian Pariwisata mengalokasikan anggaran Rp7,7 miliar sebagai tambahan. Sedangkan Kementerian Perhubungan Rp17 miliar. Dengan demikian, total anggaran mencapai Rp944,8 miliar. Tapi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pernah menyebut Rp1,1 triliun. Itu hanya untuk biaya operasional. Belum termasuk untuk keperluan lain, semisal uang untuk memperbaiki dan membuat infrastruktur.

Masih ada pengeluaran lainnya, lho. Yaitu untuk mempercantik tujuh destinasi wisata yang akan ditawarkan kepada para delegasi. Menpar Arief Yahya menyebut angkanya mencapai Rp5,4 triliun.

Pemerintah, tentu saja, telah menyiapkan seabreg alasan pembenaran bagi digelontorkannya dana dalam jumlah superjumbo untuk membiayai IMF-WB yang kongko-kongko di Bali. Mulai dari citra dan reputasi bangsa besar yang mampu menghelat hajatan internasional, sampai dampak ekonominya bagi negeri yang terperangkap utang ribuan triliun ini. Biar tekor asal sohor.

Sales promotion girl IMF

Sri Mulyani menjadi orang yang berdiri di garda paling depan dalam urusan bela-membela IMF-World Bank. Beberapa bulan sebelum perhelatan berlangsung, Kementerian Keuangan yang dikomandoinya secara khusus merilis video pendek uraian Menkeu yang menyanjung-nyanjung peran penting IMF dalam perekonomian internasional. Dia juga memaparkan manfaat _joint annual meeting_ kedua lembaga almamaternya di Bali, Oktober ini. Singkat kata, di video itu Sri jualan abis.

Politisi Golkar yang kini menjadi Ketua DPR Bambang Susatyo bahkan pernah menjulukinya sebagai sales promotion girls (SPG) IMF yang andal. Kritik teramat pedas ini dilayangkan pada 24 Mei 2011 saat nama Sri santer disebut bakal menggantikan Direktur IMF Straus-khan.

“Namun, kita tetap meminta dua jawaban dari SMI. Pertama, tentang perannya dalam skandal Bank Century. Kedua, dia juga harus mengklarifikasi perannya sebagai SPG bagi IMF, terutama dalam memroses persetujuan pinjaman bagi Indonesia,” imbuhnya.

Sikap Sri yang terus membela IMF-WB tentu bukan hal yang mengherankan. Dia selama ini memang dikenal sebagai pejuang paling neolib paling gigih di lingkaran utama kekuasaan. Sri bahkan telah melampaui prestasi para senior yang jadi mentornya, seperti Widjojo, Emil Salim, dan Boediono. Setidaknya, perempuan yang getol menerbitkan surat utang dengan bunga supermahal itu pernah menjadi petinggi IMF dan Bank Dunia. Suatu posisi bergengsi yang belum pernah tergapai para mentornya tadi.

Selain Sri, sejumlah menteri lain juga sibuk menepis kritikan terkait penyelenggaraan sidang tahunan IMF-WB. Yang paling semangat adalah Ketua Panitia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Pensiunan jenderal ini juga sempat meradang ketika ditanya soal uang negara yang dihambur-hamburkan untuk pesta-pora pihak lain (IMF-WB) di tengah bencana bertubi-tubi melanda negeri.

Pastinya, semua menteri dan para petinggi menyuarakan koor yang sama, yaitu hajatan bergengsi tersebut bakal mendongkrak pariwisata dan investasi. Dokumen Indonesia sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Annual Meetings IMF-World Bank 2018, menyebut beberapa keuntungan Indonesia sebagai tuan rumah: antara lain, promosi pencapaian Indonesia dalam menerapkan reformasi dan demokrasi; promosi ketahanan nasional dan kemajuan ekonomi Indonesia pasca krisis Asia; dan menunjukkan kepemimpinan dan komitmen Indonesia dalam pembahasan isu global.

Rangkaian klaim inilah yang selalu dijadikan _sweetener_ dari pertemuan tahunan ini. Benarkah klaim itu? Siapa pun pasti tahu, ketiganya sulit dikuantifikasi. Kalau sudah begini, klaim memang bisa dianggap menjadi senjata pamungkas untuk menghalau para pengritik.

Tapi sudahlah, toh kritik dan masukan di bidang ekonomi selama ini bak anjing menggonggong kafilah berlalu. Terus saja diabaikan. Para pejabat publik di bidang ekonomi kita telanjur merasa paling mengerti dan paham soal-soal ekonomi. Terlebih lagi, garis neolib yang mereka anut memang melarang para pengabdinya mendengarkan nurani dan berpihak kepada rakyatnya sendiri. Pakem yang harus dituruti, layani kepentingan majikan yang direpresentasikan lewat IMF, WB, dan IDB.

Padahal, sejatinya perkara ekonomi terlalu penting jika hanya diserahkan bulat-bulat kepada segelintir orang belaka. Terlebih lagi jika sejarah justru dengan fasih bercerita, bahwa resep neolib yang mati-matian diterapkan tidak pernah membuat sejahtera rakyat; bukan hanya di Idonesia tapi juga di seantero penjuru dunia yang menerapkannya.

Sebagai rakyat kembali kita cuma bisa mengelus dada. Pasrah? Tentu tidak boleh. Kita lawan dengan sebait doa; semoga Allah Yang Maha Kuasa segera memberi negeri ini pemimpin yang menyayangi dan disayangi rakyatnya, pemimpin yang bekerja ekstra keras untuk menyejahterakan seluruh rakyatnya, pemimpin yang tidak tunduk kepada kekuatan dan kepentingan asing-aseng. Aamiin…

Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Berempat.com