Foto Gol.id
Berempat.com

Berkahirnya ajang rapat tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, 8-14 Oktober 2018 tidak memberikan dampak apapun terhadap perekonomian Indonesia. Yang ada nilai tukar rupiah terus melemah ke angka Rp 15.200/USD.

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengatakan kondisi saat ini dalam ketidak pastian dan pemulihan ekonomi global sebagai tamparan dan sanjungan bagi mereka penganut ajaran ekonomi pasar bebas atau ekonomi terbuka.

“fakta yang dihadapi adalah jatuhnya nilai tukar yang dalam setahun ini telah menembus 11,9-13,4% (asumsi makro APBN 2018, USD1 = Rp13.400, asumsi makro APBN 2019, 1USD = Rp14.400) di tengah pertumbuhan ekonomi stagnan 4,9%-5,2% sesuai dengan kajian saya di hadapan Komisi XI DPR pada 2015,” tulisnya dalam rilisnya kepada Berkabar.ID

Kondisi nilai tukar yang terus menciut itu direspon oleh otoritas fiskal bahwa rupiah sedang menuju keseimbangan baru. Respon ini membuktikan bahwa sanjungan yang diraih penguasa ekonomi Indonesia (otoritas fiskal dan otoritas moneter) adalah memperdaya, jika tidak mau dibilang menyesatkan. Keseimbangan baru itu adalah bahasa lain dari kegagalan memperkuat struktur domestik ekonomi nasional.

Merujuk hal itu, maka pada sistem nilai tukar mengambang bebas, rupiah tentu akan selalu mencari keseimbangan baru yang melemah. Ini terbukti sebagaimana artikel saya bertajuk “Jalur Krisis” yang beredar luas pada 5 September 2018.

Permintaan dolar AS yang lebih tinggi dibanding pasokannya itu yang akhirnya melahirkan keseimbangan baru: rupiah bergerak di atas Rp15.000 per USD1.

Dalam posisi demikian, jika pada 2017 kita punya uang Rp1,5 juta sama dengan USD112 (pembulatan USD111,9), maka kini uang menjadi USD98,7. Artinya terjadi selisih kurang sebesar USD 13,3 (USD112 dikurangi USD98,7). Jika ada selisih kurang, maka pasti ada selisih lebih, yakni sebesar USD13,3. Siapa yang menikmati selisih lebih itu sementara kita adalah pihak yang menderita selisih kurang ?

Jika mundur sejak 1968 dengan USD1 = Rp250, maka uang Rp1,5 juta sama dengan USD6000, saat ini menjadi USD112. Jadi selama 50 tahun ini kekayaan menciut sebesar 6.000 dibagi 112 sama dengan 5.357,14 persen.

“Apakah penciutan nilai tukar ini merupakan hasil tamparan atau sanjungan atas kebijakan perekonomian yang dipilih dan diterapkan? Lagi-lagi responnya positif karena akan ada investasi sebesar Rp202 triliun dan pinjaman untuk pembangunan kembali di Lombok dan Sulteng karena bencana Rp15,2T (USD1 miliar) ditambah hibah –yang akan kembali ke mereka— USD5 juta,” tegas Noorsy.

Maka penciutan rupiah terhenti sejenak di tengah tegaknya sistem tidak ada makan siang gratis. Lalu dengan tetap melanggengnya sistem itu pada bangsa dan negara ini, dan layunya kritik The Game of Thrones karena rancu pemahaman, bagaimana rakyat harus menerima sanjungan “keberhasilan” kebijakan ekonomi Indonesia ?

Berempat.com