Berempat.com

Pasca pemerintah membatalkan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) karena menuai protes sejumlah kalangan pengusaha dan masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan draf peraturan presiden atau Perpres mengenai relaksasi DNI akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin pekan depan.

Darmin menjelaskan untuk mengantisipasi dan meluruskan hal ini, dirinya telah bertemu dengan para pengusaha tersebut. Misalnya, kata Darmin, ia mengaku telah bertemu dengan Kadin pada Selasa, 27 November 2018 di Solo untuk membahas hal ini.

Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia, kalangan pengusaha hanya membutuhkan penjelasan lebih detail mengenai kebijakan tersebut. Terutama mengenai sektor bidang usaha kecil dan mikro seperti UMKM yang dikabarkan dibuka untuk asing.

“Saya sudah sosialisasi, dan intinya tidak ada bidang usaha UMKM yang dibuka untuk asing,” kata dia.

Darmin berharap pembahasan draf Perpes DNI ini bisa segera selesai pada pekan ini. Namun demikian, dirinya masih membutuhkan waktu untuk memastikan tidak ada bagian yang terlewat. Karena itu, dirinya ingin bertemu dengan menteri yang lain sebelum ditandatangani oleh Jokowi.

Berempat.com