Berempat.com

Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki utang hingga Rp 522 triliun selama 4 tahun. Hal ini terungka saat paparan Kementerian BUMN di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (3/12/2018),

Perusahaan Listrik Negara memilik total nilai utang sebesar Rp 372,38 triliun. Angka tersebut sejak 2014 meningkat Rp 138,94 triliun.

Namun, penambahan jumlah utang tersebut lebih rendah dibandingkan nilai investasi pada periode yang sama yang meningkat Rp 269,1 triliun. PLN masih mempunyai kemampuan investasi dari kas internal.

“Komposisi pinjaman total per September Rp 372 triliun. Selama empat tahun kami menambah utang Rp 139 triliun dan investasi Rp 269 triliun,” ujar Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto di Jakarta, Senin (3/12).

Sementara itu, total nilai utang Pertamina dari bahan paparan yang disampaikan di DPR tercatat mencapai US$ 10,51 miliar atau setara Rp 149,77 triliun.

Di mana porsinya terdiri dari 85,65% merupakan global bond, 11,38% corporate loan dan 2,97% merupakan soft loan.

Jadi total utang kedua perusahaan tersebut mencapai Rp 522,15 triliun.

Sebelumnya, dipaparkan hingga akhir September 2018 total utang BUMN Indonesia mencapai Rp 5.271 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 3,311 triliun disumbang dari BUMN sektor keuangan, dengan komponen terbesarnya berupa dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 74% dari total utang.

Selain dari DPK, utang BUMN sektor keuangan tersebut disumbang dari cadangan premi, dan akumulasi iuran pensiun sebesar Rp 335 triliun (10%).

Dari bahan tersebut, sebanyak Rp 1.960 triliun utang BUMN berasal dari sektor nonkeuangan. Perinciannya, sektor listrik sebesar Rp 543 triliun atau 28% dari total utang BUMN nonkeuangan.

Lalu, BUMN sektor migas sebesar Rp 522 triliun (27%), sektor properti dan konstruksi Rp 317 triliun (15%), sektor telekomunikasi Rp 99 triliiun (5%), sektor transportasi Rp 75 triliun (4%), dan sektor lain-lain Rp 403 triliun (20%).

Berempat.com