Berempat.com

Masih segar dalam ingatan di awal kepemimpinan Jokowi-Jk hal pertama yang duumumkan Jokowi adalah menaikkan harga BBM. Bukan hanya sekali kurun 4 tahun tak kurang dari 12 kali kenaikkan bahan bakar minyak baik yang subsidi maupun non subsidi. Alasannya harga BBM mengikuti harga pasar. Dengan demikian harga akan naik jika harga minyak dunia naik. Begitu juga sebaliknya.

Namun anehnya harga minyak dunia yang sudah turun sejak Oktober 2018 tak juga membuat harga BBM turun. baru 5 Januari lalu, Jokowi mengumumkan penurunan harga BBM non subsidi Rp 150-250 per liter.

Penurunan harga BBM yang disambut suka cita pendukung militan Jokowi, berujung ramai. Maklum nettizen yang tak merasakan dampak akan penurunan harga yang hanya 2% itu tak sebanding dengan penurunan harga minyak dunia yang turun 30% dari harga tertingginya sejak bulan Oktober lalu.

Nettizen menilai,betapa pelitnya Pertamina dan pemerintah dalam menetapkan penyesuaian harga. Sehingga penurunan ini tak lebih dari formalitas belaka, cuma untuk menjawab gugatan masyarakat menyusul anjloknya harga minyak dunia.

Penurunan harga BBM nonsubsidi Pertamina ini tidak diikuti oleh perusahaan distribusi BBM nonsubsidi lainnya seperti Shell, Total, Vivo, dan lainnya.

Parahnya, hari ini harga BBM nonsubsidi di Indonesia lebih mahal dari Malaysia dan Amerika. Di Malaysia, harga BBM nonsubsidi RON95 turun sekitar 12,27% setara Rp6.585 per liter. Tragisnya, harga BBM sejenis di Indonesia (misalnya Shell V-power atau Total Performance 95) dibanderol Rp12.350 per liter. Ini sekitar 87,55% lebih mahal dari BBM sejenis di Malaysia.

Bagaimana di Amerika Serikat? Harga BBM nonsubsidi jenis BBM RON92 AS sudah turun sekitar 22,94% dibandingkan dengan harga puncaknya per 8 Oktober 2018.

Harga BBM RON92 AS yang setara pertamax ini setara dengan Rp8,293 per liter sudah termasuk pajak. Sedangkan harga BBM RON92 (Pertamax) di Indonesia sebesar Rp10.200 per liter sudah dengan pajak.

Sungguh luar biasa bukan? Negara sekapitalis AS saja harga Pertamaxnya jauh lebih murah dari Indonesia.

Parahnya, pemerintah seakan tutup mata terkait penyaluran BBM subsidi. Katanya ada, tapi mencarinya lebih sulit dari menemukan jarum di dalam jerami. Ujung-ujungnya rakyat yang mestinya bisa mengakses BBM subsidi terpaksa membeli BBM nonsubsidi. Ujung-ujungnya rakyat kecil lagi yang susah.

Fenomena ini menggambarkan ada permasalahan serius di negeri ini dalam menetapkan harga barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Padahal Pasal 33 UUD 1945 menegaskan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

BBM nonsubsidi adalah barang atau cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tapi faktanya distribusinya sekarang sudah tidak dikuasai negara lagi, dan penentuan harganya pun dilepas pada kekuatan pasar yang berpotensi mempunyai kekuatan monopolistik atau oligopolistik.

Berempat.com