Ilustrasi PHK. (BAS)
Berempat.com

Berkabar.ID – Skema pembiayaan untuk pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun untuk masyarakat yang menganggur masih terus dikaji oleh pemerintah. Skema tersebut nantinya akan memungkinkan diberikannya dana tunjangan bagi korban PHK maupun bagi calon pekerja selama dala proses mencari kerja.

“Ada dua kebijakan yang saat ini tengah dikaji pemerintah. Pertama, namanya skill development fund, yaitu skema pembiayaan atau pendanaan untuk pelatihan bagi calon pekerja atau pekerja korban PHK. Kedua, namanya unemployment benefit atau tunjangan sosial untuk keluarga korban PHK,” ujar Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan pada peringatan ulang tahun ke-45 Konferedasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Bandung, Sabtu (3/3).

Lebih lanjut Hanif menerangkan bahwa dua skema ini juga akan menyentuh pihak keluarga korban PHK maupun yang menganggur. Skema skill development fund misalnya, Hanif menerangkan para korban PHK akan dibiayai oleh pemerintah untuk mengikuti pelatihan kerja. Sementara keluarganya akan mendapatkan tunjangan sosial selama korban PHK mengikuti pelatihan sampai mendapatkan pekerjaan baru.

“Contohnya seperti ini: jika ada yang kena PHK selanjutnya masuk ke tempat pelatihan kerja, pertanyaannya siapa yang membiayai pelatihan? Pertanyaan ini diawab dengan skill development fund,” ujar Hanif.

“Pertanyaan kedua, pelatihan butuh waktu 3-4 bulan, lalu siapa yang membiayai hidup keluarganya selama dia mengikuti pelatihan sampai mendapatkan pekerjaan baru? Pertanyaan kedua ini dijawab dengan skela unemployment benefit,” tambahnya.

Pemerintah Tak Bisa Normatif Lagi

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. (Ukon Furkon Sukanda/INDOPOS)

Di samping upaya pemerintah dalam menggodok skema tunjangan bagi korban PHK maupun pengangguran, pemerintah pun saat ini sedang dihadapi tantangan untuk mencari solusi dari kasus PHK pekerja. Tantangannya antara lain menjamin proses PHK sesuai aturan serta memastikan hak para korban PHK terpenuhi.

Hanif sendiri menuturkan bahwa secara normatif pemerintah akan menanyakan proses PHK kepada perusahaan andai hal tersebut terjadi. Kemudian memastikan bahwa proses PHK sudah benar atau tidak, seluruh hak karyawan sudah dibayar atau belum. Jika prosesnya benar dan hak sudah diberikan, maka tak ada soal.

“Tapi sekarang di zaman digitalisasi, otomatisasi, disurpsi ekonomi yang berdampak terhadap banyak sektor, pemerintah tak bisa normatif lagi dalam menghadapi PHK. Misalnya ada seribu orang di-PHK, pertanyaannya mereka mau kerja apa, solusinya apa?” ujar Hanif.

Itulah yang saat ini tengah dicarikan solusi oleh pemerintah dengan skema kebijakan sosial mengenai skill development fund dan unemployment benefit. Tujuannya agar masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar secara terus menerus sampai pensiun, meningkatkan keterampilannya sampai pensiun, dan bekerja terus menerus sampai pensiun.

Berempat.com