Chairman CSE Aviation Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim (paling kanan) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai membuka Rotary Wing Indonesia Conference 2018 di JW Marriott, Jakarta, Rabu (26/9). (Berempat.com/Shandy)
Berempat.com

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa kini pihaknya tengah mengkaji terkait regulasi pengoperasian helikopter sebagai alat transportasi kota. Namun, Budi menegaskan bahwa Jakarta akan menjadi prioritas utama dalam hal ketersediaan regulasi yang jelas sehingga industri taksi udara ini dapat berjalan dengan mulus.

“Yang paling penting dulu memang Jakarta karena Jakarta ini traffic-nya luar biasa, jaraknya cukup jauh, nah ini yang kita prioritaskan. Jakarta sebagai model. Kalo jakarta sudah selesai dengan suatu cara yang baik dan safety baru kita akan ke kota-kota yang lain,” terang Budi di sela-sela Rotary Wing Indonesia Conference 2018 di JW Marriott, Jakarta, Rabu (26/9).

Menurut Budi, regulasi terkait transportasi helikopter ini sangat penting untuk segera dibuat mengingat besarnya kebutuhan akan moda transportasi alternatif.

“Saya memiliki pengalaman saat Presiden (Joko Widodo) ingin mengunjungi satu kota di ujung Maluku yang hanya dengan helikopter kita bisa mencapai tempat-tempat itu. Dan dengan helikopter waktu yang kita gunakan, prosesnya itu begitu fleksibel karena kemampuan helikopter bisa terbang ke mana-mana dengan landasan yang minimal,” kisah Budi.

Di sisi lain, keberadaan industri transportasi helikopter ini dapat menjadi alternatif untuk menyerap lebih banyak pilot di industri penerbangan di Indonesia. Pasalnya, menurut Budi, saat ini terdapat ratusan pilot yang masih belum mendapat kesempatan terbang sejak lulus dari akademi.

“Sekarang ini mungkin masih ada sekitar 700-800 (pilot yang belum terserap) dan kita sedang menyekolahkan lagi di (STPI) Curug, itu kira-kira setahun 200 (orang). Jadi dari 700 itu kita serap lagi supaya mereka punya kualifikasi yang lebih (baik) lagi,” papar Budi.

Sebab itu pula, Budi meminta kepada Asosiasi Pilot Helikopter Indonesia (APHI) agar mau lebih terbuka kepada para lulusan pilot. Keterbukaan yang diharapkan Budi seperti memberikan pelatihan dalam pengoperasioan helikopter.

“Jadi saya harap asosiasi pilot ini mau membuka diri bagi mereka-mereka yang mau belajar untuk memberikan kesempatan,” harapnya.

Di samping itu, Budi sempat mengungkapkan bahwa di Indonesia saat ini tercatat sekitar 29 perusahaan yang mengoperasikan helikopter non-militer sebagai taksi udara. “Saat ini tercatat 29 perusahaan yang mengoperasikan helikopter, di mana saat ini beroperasi di udara Jakarta dan sekitarnya 12, dan yang khusus mengoperasikan di kawasan Jakarta itu hanya 1,” imbuhnya.

Sebelumnya, Chairman CSE Aviation Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim pun meminta agar pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat segera menyusun regulasi yang konkret. Pasalnya, kalau tak benar-benar serius Indonesia dapat tertinggal dari negara lain karena ketidaksiapan aturan saat transportasi ini sudah menjadi kebutuhan yang masif.

“Sehingga kalo kita tidak bisa atau terlambat mengantisipasi hal ini, maka we will late. Dan saya percaya kita tak ingin itu terjadi,” ujar Chappy pada kesempatan yang sama.

Berempat.com