Berempat.com

Indonesia harusnya mencontoh China dalam urusan pemberantasan korupsi. Dengan sistem “harimau dan lalat”, negeri Tirai Bambu itu telah menghukum 1,34 juta koruptor dalam kurun waktu empat tahun saja.

Hal itu diungkapkan Komisi Pusat untuk Pemeriksaan Disiplin (CCDI) ) kelompok pengawas antikorupsi China. Mereka melaporkan, 1,34 juta pejabat tingkat rendah itu dihukum atas tindak pidana korupsi sejak Presiden Xi Jinping mengampanyekan gerakan anti-korupsinya pada 2013. Pemberian bonus yang tidak sah mendominasi kasus pelanggaran para pejabat. Diikuti dengan memberi dan menerima suap serta menyalahgunakan kendaraan bermotor yang dibeli dengan uang negara.

China memang dikenal keras dalam menerapkan hukuman bagi para pejabat maupun pengusaha yang terlibat praktik haram tersebut.

Presiden Xi Jinping, yang tengah mempersiapkan konferensi kepemimpinan Partai Komunis akhir bulan ini, telah mengampanyekan gerakan antikorupsi yang menargetkan

“harimau dan lalat”. Harimau merujuk pada pejabat tinggi dan rendah dalam pemerintahan. Program itu merupakan prioritas kebijakan intinya selama masa lima tahun memerintah.

Jumlah itu mencakup 648 ribu pejabat di tingkat desa dan sebagian besar kejahatan tersebut berkaitan dengan korupsi skala kecil. Meski sebagian besar sasaran gerakan antikorupsi tersebut adalah pejabat desa dan kabupaten yang lebih rendah, beberapa tokoh berkedudukan tinggi juga telah terjaring dan diringkus.

Agustus lalu, kepala komite antikorupsi Kementerian Keuangan China diselidiki karena dicurigai melakukan korupsi. Sementara pada September seorang perwira militer senior yang duduk di Komisi Militer Pusat China ditahan dan diinterogasi karena pelanggaran terkait korupsi.

Bekas Ketua Dewan Penasihat PKC Provinsi Hubei, Liu Shanqiao, dipecat dari jajaran pengurus PKC dan diberhentikan dari jabatan publik atas kasus korupsi, Senin (18/9). Liu sedang menghadapi pemeriksaan atas tuduhan membantu beberapa orang mendapatkan jabatan dengan imbalan tertentu. Sebagai seorang pengurus senior PKC, dia telah kehilangan kepercayaan di internal partai tersebut, demikian pernyataan CCID. Sebelumnya buronan paling dicari karena terlibat kasus korupsi akhirnya kembali ke China dan langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, Minggu (17/9).

CCDI juga menyebutkan bahwa 155 ribu kantor partai telah membentuk sebuah mekanisme kebijakan antikorupsi sejak Agustus. Angka itu berarti 94, 8 persen dari jumlah total kantor partai di China.

Pemaparan CCDI mengemuka di tengah persiapan konferensi para petinggi Partai Komunis China pada pertengahan Oktober. Konferensi itu akan menjabarkan kebijakan-kebijakan yang ditempuh Xi Jinping, termasuk langkah pemberantasan korupsi. Akan tetapi beberapa pihak mengatakan kampanye antikorupsi itu juga dimanfaatkan untuk menekan para saingan politiknya.

China dengan giat mengejar para tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negeri lewat operasi yang diberi nama Sky Net dan Fox Hunt.

Sebagaimana dilaporkan kantor berita China, Xinhua, badan ini sebelumnya mengatakan bahwa dalam menjalankan kampanye antikorupsi, China dibantu oleh 48 negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Beijing, seperti Spanyol, Italia, dan Perancis.

Pemerintah China mengutus aparat ke Afrika, Amerika Selatan, Asia Pasifik, dan Eropa Barat khusus untuk memburu koruptor.

Data badan tersebut menunjukkan hampir 2.600 orang buronan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri berhasil diekstradisi atau direpatriasi berkat kerja sama tersebut. Meski demikian masih banyak buronan kasus korupsi China di negara lain yang belum terjamah.

Berempat.com