Ilustrasi Pembungkaman (kaltara.prokal.co)
Berempat.com

Berkabar.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) melalui rapat paripurna pada Senin (12/2) kemarin. Namun, undang-undang yang direvisi oleh DPR RI dianggap kontroversial lantaran membuat DPR terkesan sulit disentuh oleh hukum, bahkan oleh kritikan sekalipun.

Hal itu terlihat dari tiga poin utama yang menjadi pokok perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 tersebut. Tiga poin utama tersebut antara lain:

Polri diwajibkan menjalankan perintah DPR untuk membawa pihak-pihak yang dipanggil ke DPR dengan paksa yang tertuang dalam ayat 4 huruf b Pasal 73 UU MD3, dan diperkuat oleh ayat 5 yang membolehkan Polri melakukan penyanderaan selama 30 hari.

Kemudian DPR berhak melaporkan lembaga atau individu yang dianggap merendahkan martabat DPR maupun anggotanya yang tertuang pada Pasal 122 huruf k. Di sini DPR menunjuk Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai yang berwenang.

Dan terakhir, sebuah lembaga hukum perlu mendapatkan izin tertulis dari presiden yang mendapatkan pertimbangan dari MKD bila ingin melakukan penyidikan hukum terhadap anggota DPR. Hal ini tertuang dalam pasal 245. Dengan ini, penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa lagi serampangan meminta kesaksian anggota DPR yang dianggap terlibat kasus korupsi atau melakukan penyidikan terhadapnya.

Jadi Tameng bagi DPR

Menkumham Yasonna Laoly (kanan) menerima berkas pembahasan revisi UU MD3 dari pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). (Koran Sindo)

Tak sedikit yang beranggapan bila hasil revisi dari UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 berpotensi menjadi tameng bagi DPR. Pasalnya, revisi UU MD3 ini amat memberikan kuasa kepada DPR.

Sebagaimana pernyataan yang pernah diungkap oleh Lukman Edy sebagai Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari fraksi PKB sebagaimana yang diwartakan kompas.com, Minggu (11/2), soal pasal 122 huruf k yang menitikberatkan pada penghinaan DPR dan anggotanya. Ia mengatakan bahwa sebuah lembaga yang tak hadir dalam undangan rapat dengan pendapat yang diselenggarakan DPR juga termasuk sebagai bentuk penghinaan.

Contoh perkara yang diutarakan Lukman bisa menjadi gambaran nyata bagaimana DPR punya wewenang kuat berkat adanya pasal tersebut. Pasalnya, yang paling dekat dengan status ‘penghinaan’ adalah bentuk kritikan maupun satire yang biasa dinyatakan publik melalui berbagai media.

Adanya kekhawatiran penggunaan wewenang ini juga yang dirasakan oleh pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti. Susanti bahkan menyebut bahwa UU itu merupakan kriminalisasi terhadap rakyat yang kritis terhadap DPR.

“Pasal yang seakan-akan menakut-nakuti masyarakat itu harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan napas konstitusi yang melindungi warga untuk menyatakan pendapat,” ujarnya sebagaimana ditulis BBC. Susanti juga menegaskan bahwa pasal ini merupakan bentuk kririminalisasi terhadap hak demokrasi.

Namun, hal tersebut sempat dibantah oleh Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas. Menurutnya, pasal itu bukan untuk membatasi masyarakat mengkritik kinerja DPR, melainkan untuk menjaga martabat DPR.

“DPR harus dikritik. Yang kita tidak mau kan soal jangan sampai ada yang membandingkan DPR itu dengan ucapan-ucapan yang tidak etis, tidak sepantasnya, yang merendahkan martabat,” tuturnya.

Pasal penghinaan juga pernah diutarakan pemerintah untuk melindungi presiden dan wakil presiden. Rencananya, pasal tersebut akan diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Rencana pasal penghinaan terhadap presiden itu pun melahirkan berbagai kritikan. Salah satunya datang dari Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu. Ia berpendapat bahwa pasal tersebut berpotensi mengekang hak warga sipil dalam berekspresi.

“Sebelum RKUHP diketuk palu dan disahkan, maka sebaiknya pasal-pasal mengenai lesse mejeste yang akan mengekang hak-hak warga sipil dalam berekspresi dihapuskan,” ujar Erasmus kepada kompas.com.

Erasmus menerangkan, ia menyebut pasal penghinaan sebagai lesse majeste sebab sejalan dengan historis mengenai pasal serupa di jaman kerajaan Belanda. Tujuan pasal tersebut dibuat adalah untuk melindungi martabat keluarga kerajaan Belanda dari segala bentuk gugatan dan kritikan.

Ketentuan pidana penghinaan terhadap presiden sebelumnya diatur dalam Pasal 134 KUHP. Dan pada penerapannya pasal tersebut pernah menimpa aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Monang Johannes Tambunan saat berorasi di 100 hari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005 silam.

Monang dianggap merendahkan nama baik presiden setelah ia bersama teman-temannya mengungkapkan rasa kecewa terhadap kinerja 100 hari SBY yang tak memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat. Monang pun mesti dipidana dengan hukuman penjara 6 bulan.

Berkaca dari Kasus Meme Satire Setya Novanto

Tim kuasa Kuasa Hukum Ketua DPR RI Setya Novanto menunjukan berkas saat menyambangi Unit 3 SubDit 2 Direktorat Pidana Cyber Bareskrim Polri, Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (1/11/ 2017). (TEMPO/Subekti)

Pada Oktober tahun lalu, media sosial di Indonesia sempat dipenuhi oleh berbagai gambar parodi bernada satire atau meme yang mengambil gambar Setya Novanto tengah dirawat. Meme tersebut muncul sebagai bentuk kegeraman publik terhadap Novanto yang dianggap berpura-pura sakit agar dapat mangkir dari panggilan KPK.

Namun, rupanya, tanpa dinyana Setya Novanto justru balik menyerang publik dengan melaporkan 32 akun penyebar meme dirinya ke Bareskrim Polri melalui pengacaranya saat itu, Fredirch Yunadi.

Adapun meme yang dipermasalahkan adalah yang meme yang berisikan foto Setya Novanto tengah berbaring dengan masker dan alat bantu tidur di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta, sebagai bahan guyonan. Namun, lantaran tak terima, Setya Novanto pun melaporkan para pembuat dan penyebar meme dirinya dengan aduan pencemaran nama baik pada November 2017.

Dan laporan Setya Novanto pun diproses oleh pihak kepolisian. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto sempat berdalih bahwa laporan Setya Novanto tetap berjalan karena polisi tidak mau tebang pilih dalam penanganan perkara. Kendati kala itu Polri mendapatkan kritik dari masyarakat.

Sampai akhirnya, tanpa waktu lama polisi pun menangkap salah satu penyebar meme berinisial DKA di kediamannya di Tangerang. Pelaku yang seorang perempuan berusia 29 tahun itu pun kemudian ditetapkan tersangka dan dijerat Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus yang menimpa DKA bisa saja menimpa rakyat lainnya kini setelah revisi UU MD3 disahkan oleh DPR. Apalagi bila pasal penghinaan presiden dalam RKUHP pun turut disahkan kelak.

Sebagaimana yang diterangkan Erasmus, pasal penghinaan terhadap presiden sangat mungkin digunakan untuk menekan kritik dan pendapat terhadap presiden maupun wakilnya. Apalagi tidak adanya standar baku mengenai hal apa saja yang termasuk dalam ‘penghinaan’ dan pengkritikan. Sebab itu, menurutnya, selama berbagai macam perbuatan dianggap bertentangan dengan kedudukan presiden maka dapat dianggap sebagai penghinaan.

“Hal demikian menunjukkan lenturnya pemaknaan Pasal 263 ayat 1 RKUHP,” ujarnya.

Berempat.com