Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Bloomberg/Dimas Ardian)
Berempat.com

Berkabar.ID – Seiring dengan dideklarasikannya Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali pada Jumat (23/2), masih menyisakan tanya siapa calon tandem Jokowi untuk Pilpres 2019. Nama Jusuf Kalla (JK) yang kini tak lain menjadi tandem Jokowi pun paling tinggi disebut.

Namun, menanggapi hal itu JK justru dengan halus menyatakan ketidakbersediaannya. Bukan tak ingin, melainkan adanya aturan dalam undang-undang yang memberikan batasan seseorang menjadi wakil presiden.

“Ada yang mengusulkan saya ikut lagi (pasangan Jokowi), ya, saya ucapkan terima kasih. Tetapi kita harus kaji baik-baik undang-undang kita di Undang-Undang Dasar,” ujar JK ketika membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Lembang 9 di Jakarta, Senin (26/2).

Adapun undang-undang yang dimaksudkan JK adalah Pasal 7 UUD 1945 yang memberikan batasan terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dalam UU diatur, baik presiden maupun wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya, hanya ada dua periode kesempatan yang diberikan, baik sebagai presiden maupun wakil presiden.

Sementara seperti yang sudah diketahui, sebelum menjadi Wakil Presiden bersama Jokowi, JK sudah pernah memegang jabatan serupa saat bersama Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini pun mengungkapkan bila ia tak ingin nantinya dirinya seperti masa Orde Baru yang menjadikan Soeharto sebagai presiden seperti tanpa batas. Sebab itu ia masih ingin menghormati filosofi dari UUD 1945 tersebut.

JK sendiri tak menampik dirinya masih ingin mengabdi kepada bangsa. Namun, menurutnya, pengabdian kepada bangsa tak mesti berada di pemerintahan melulu.

“Bagaimana kita mengabdi di pendidikan, di sosial, ekonomi, sama-sama. Sebab pengabdian itu tidak terbatas di pemerintahan,” tukasnya.

Golkar Ingin Fokus Genjot Elektabilitas Airlangga

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (breakingnews.id)

Menyadari tidak bisanya lagi JK menjadi tandem Jokowi, pihak Golkar sendiri belum memiliki nama alternatif sebagai gantinya. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily bahkan mengatakan bahwa pihaknya masih ingin fokus meningkatkan elektabilitas Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar ketimbang mencari alternatif pengganti JK.

“Karena Pak Airlangga sebagai ketua umum dan simbol partai tentu kan harus kami tempatkan sebagai kader terbaik,” ungkap Ace di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (26/2).

Langkah pertama yang dilakukan dalam menggenjot elektabilitas Airlangga diungkap oleh Ace dengan mengenalkan 4 program besar partai Golkar. Empat program yang dimaksud adalah sembako murah, terciptanya lapangan kerja, hunian yang murah dan terjangkau, serta percepatan pembangunan sektor industri yang mengandalkan perkembangan teknologi informasi.

Sementara untuk menggenjot elektabilitas partai berlambang pohon beringin ini, Ace menerangkan perlunya citra kuat dari sisi sistem kepartaian. “Kalau partai Golkar sebagai partai sistem tentu kami ingin mendorong bahwa partai ini besar dulu. Soal calon wakil presiden ya kita serahkan saja ke Pak Jokowi,” ujarnya.

Berempat.com