Jokowi dalam sidang MPR RI (dok gesuri.id)
Berempat.com

 

Dalam pidato kenegaraan di 16 Agustus 2019 dalam Sidang Tahunan MPR, Presiden menekankan bahwa Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus dibongkar. ICJR mengapresiasi pernyataan Presiden tersebut, komitmen ini harus ditunjukkan dalam Pembahasan RKUHP dan juga refromasi sistem peradilan di Indonesia.

Presiden menekankan bahwa regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman, menyusahkan rakyat, menakut – nakuti rakyat, dan tidak konsisten harus dihapus. Menruutnya, ukuran kinerja pembuatan Undang – Undang harus diukur dari sejauh mana kepentingan rakyat, negera, dan bangsa itu bisa dilindungi.

“ICJR mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tersebut. Terutama pada pernyataan Presiden bahwa inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat,” kata Anggara Direktur Eksekutif ICJR.

Namun ICJR memiliki catatan untuk medukung komitmen presiden tersebut. Pertama, ICJR mengingatkan agar fokus pertama Presiden untuk menapati janjinya adalah dengan mencegah rancangan undang-undang yang menyulitkan Rakyat.

Salah satunya adalah RKUHP yang diajukan oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo yang saat ini dibahas oleh pemerintah dan DPR masih jauh dari perlindungan kepentingan rakyat dan memiliki potensi pelanggaran hak asasi manusia yang besar.

Banyak ketentuan dalam RKUHP yang sama sekali tidak berpihak pada kelompok sasaran yang ingin dilindungi oleh pemerintah. ICJR menilai bahwa sejak awal pembahasan RKUHP tidak didahului dengan evaluasi dan harmonisasi semua ketentuan pidana yang ada. Alhasil, pembahasan RKUHP dilakukan tanpa arah yang jelas.

Presiden harus berkaca pada RKUHP yang jelas mengancam kebebasan bereskpresi dan berpendapat dengan masih mengatur berbagai pidana yang berbahaya seperti penghinaan presiden dan juga kejahatan terhadap ideologi negara.

Sejalan dengan itu ICJR menggaris bawahi pidato Presiden Joko Widodo yang secara spesifik menempatkan kejahatan terhadap ideologi sebagai ancaman terhadap keamanan Negara.

ICJR memandang, kejahatan terhadap ideologi harus diatur dengan secara ketat agar tidak melemahkan perlindungan terhadap kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, karena pada praktiknya kejahatan ideologi ini sangat rentan disalahgunakan seperti yang terjadi dalam kasus Budi Pego di Banyuwangi

ICJR mengingatkan bahwa kemerdekaan berpendapat dan berekspresi belum menunjukkan hal yang membaik. Laporan dari berbagai komunitas internasional juga menunjukkan hal yang serupa. Freedom House melaporan bahwa kebebasan internet di Indonesia sejak 2011 hingga 2018 tidak menunjukkan perbaikan yang signifkan dimana skor rata – rata menunjukkan 43,75 dan menempatkan Indonesia pada Negara dengan kategoari Partly Free.

Kedua, fokus berikutnya adalah mencabut aturan yang jelas menyengsarakan dan menyulitkan rakyat. Hal ini dapat dilakukan melalui pembaruan kebijakan sistem peradilan pidana mulai Revisi KUHAP, revisi UU ITE, revisi UU Narkotika dan penguatan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana.

Setidaknya isu hukum acara pidana, narkotika, ITE dan hak saksi dan korban tindak pidana adalah isu yang dalam periode pertama Presiden Jokowi menjadi sorotan sebab banyak memakan korban dari rakyat. kasus terakhir seperti Baiq Nuril jelas menunjukkan Presiden harus segera merombak KUHAP dan UU ITE serta mendorong lebih tegas perlindungan pada isu kekerasan seksual.

Untuk narkotika, cukup melihat bagaimana para pengguna dan pecandu dibiarkan menderita dalam penjara tanpa secara jelas memberikan jaminan kesehatan. Tingginya overcrowding Lapas karena tindak pidana narkotika namun jumlah pengguna yang makin meningkat merupakan sinyal kuat pendekatan narkotika sudah mulai harus diubah dari pendekatan kriminal menjadi isu kesehatan sebagaimana mestinya.

Ketiga, ICJR juga mengingatkan bahwa pemerintah dan DPR masih memiliki pekerjaan rumah untuk membenahi sistem peradilan pidana agar ramah terhadap perlindungan hak asasi manusia. Kasus – kasus penyiksaan terhadap tersangka dan terdakwa masih jamak ditemukan.

Selain itu ICJR juga menyorot Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal.

Anggara memandang bahwa tindakan-tindakan pembatasan akses layanan telekomunikasi di Papua adalah tindakan melawan hukum dan dilakukan secara sewenang-wenang oleh Kominfo. “Sedari awal kami selalu menyerukan bahwa pembatasan akses layanan komunikasi adalah bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia, yang harus dilakukan dengan berdasar pada batas-batas kondisi yang telah ditetapkan UUD 1945,” ucapnya.

 

Berempat.com