Berempat.com

Dua anak usaha Lippo Group yakni PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux Tbk (Bolt) diketahui belum menunaikan kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio tahun 2016 dan 2017. Besarnya tunggakan plus denda total Rp 708 miliar.

Kominfo memberi tenggat waktu hingga Sabtu pekan ini agar First Media dan Bolt membayar BHP frekuensi radio itu melunasinya. Jika tidak, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menegaskan apabila belum membayar tunggakan plus denda yang jatuh temponya pada 17 November nanti, maka izin penggunaan frekuensinya di spektrum 2,3 GHz dicabut oleh pemerintah.

“Bukan izin pengoperasiannya, tapi izin penggunaan frekuensinya yang kalau tidak ada settlement sampai tanggal 17 November, itu bisa dicabut izin penggunaan frekuensinya,” tegas Rudiantara di usai peluncuran laboratorium IoT X-Camp di XL Axiata Tower, Jakarta, Selasa (13/11).

Selain First Media dan Bolt, ada PT Jasnita Telekomindo yang juga macet kewajiban membayar BHP frekuensi radio. Tercantum di laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA) 2,3 GHz dalam tabel “Kewajiban Pembayaran BHP Frekuensi Radio” yang dirilis Kominfo, tunggakan plus denda Jasnita mencapai Rp 2,197 miliar.

Sebagai informasi, Jasnita adalah operator Broadband Wireless Access (BWA) yang mendapatkan izin penggunaan frekuensi untuk Zona 12 di Sulawesi bagian Utara. Perusahaan ini didirikan oleh Semuel Abrijani Pangerapan yang notabene sekarang menjabat Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.

“Kami tidak akan bedakan siapapun, yang kebetulan pendiri Jasnita ini adalah petinggi di Kominfo,” tegas Rudiantara yang mengatakan tak akan tebang pilih.

“Nggak ada cerita. Cabut izin frekuensi,” tegas Rudiantara ditanyai kemungkinan sanksi untuk Jasnita yang masih belum membayar BHP frekuensi radio untuk dua tahun tersebut.

Sementara itu, penyelenggara BWA lainnya, mulai dari PT Berca Hardayaperkasa, PT Indosat Mega Media, dan PT Telekomunikasi Indonesia dinyatakan sudah membayar BHP frekuensi radio. Artinya, mereka tak punya tunggakan dan denda.

Lucunya, sudah menunggak, Lippo Group malah mengugat Kemeninfo. Gugatan tersebut sudah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta yang telah didaftarkan pada 2 November.

Isi gugatan First Media ini agar menunda pelaksanaan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio yang akan jatuh tempo pada 17 November, menunda segala tindakan atau paksaan yang dapat dilakukan tergugat dalam penagihan pembayaran BHP frekuensi radio sebagai akibat hukumnya.

Terkait dengan gugatan anak perusahaan Lippo Group tersebut ke PTUN Jakarta itu, Rudiantara mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik sebagai pengacara negara yang bisa mewakili Kominfo di proses persidangan maupun dalam memberikan legal advice.

Dalam website keminfo menyampaikan siaran pers gugatan PTUN PT First Media Rabu (14/11) berikut:

1. Sidang gugatan PTUN PT First Media dengan agenda pemeriksaan persiapan telah digelar Selasa, 13 November 2018 di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
2. Sidang dipimpin oleh hakim ketua Umar Dani, SH., MH, Penggugat diwakili kantor hukum Siregar Setiawan Manalu, Tergugat diwakili oleh Bagian Hukum Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo RI.
3. Agenda sidang masih pada pemeriksaan Surat Kuasa dan beberapa perbaikan Gugatan Penggugat.
4 Majelis hakim memberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatan dan harus disampaikan sebelum sidang berikutnya.
5. Sidang lanjutan gugatan PTUN PT First Media akan digelar pada Senin, 19 November 2018.
6. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengikuti setiap tahap gugatan PTUN ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berempat.com