Menteri Kominfo Rudiantara di Kantor Kemenkominfo di Jakarta, Selasa (15/5). (Rian Alfianto/JawaPos.com)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) baru saja menggelar pertemuan dengan perwakilan dari beberapa penyedia platform over-the-top (OTT). Adapun pertemuan tersebut dimaksudkan untuk percepatan penanganan konten radikalisme dan terorisme yang belakangan marak disiarkan melalui berbagai jejaring media sosial (medsos).

Pertemuan tersebut dilakukan antara Menkominfo Rudiantara dengan masing-masing perwakilan dari Facebook, Twitter, Youtube, dan Telegram. Kemenkominfo dan para penyedia layanan OTT telah berkoordinasi selama beberapa hari terakhir untuk menyisir akun-akun yang diduga provokatif. Ini terkait dengan aksi radikalisme dan terorisme.

“Jadi pertemuan ini membahas apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan,” ujar Rudiantara di kantor Kemenkominfo di Jakarta, Selasa (15/5).

akun konten radikal, medsos radikalisme terorisme
Cara mengadukan konten radikalisme ke Kemenkominfo. (Istimewa/Kemenkominfo)

Menurut dia, Kemenkominfo dan para penyedia layanan OTT berkoordinasi dalam memantau akun dan konten yang dicurigai berisi konten radikalisme. “Termasuk dalam merespons aduan dari masyarakat baik via Kemenkominfo maupun langsung lewat platform bersangkutan,” terangnya.

Lebih lanjut, Rudiantara menjelaskan bahwa, akun-akun yang telah terbukti melanggar kebijakan komunitas dari tiap platform dengan memberikan konten radikalisme dan terorisme akan langsung di-take down atau dihapus.

Seperti diberitakan sebelumnya, hingga hari ini (15/5) ratusan akun dan konten terdeteksi menyebarkan radikalsme maupun terorisme. Rinciannya, Facebook (termasuk di Instagram dan Whatsapp) mendeteksi sekitar 450 akun dan menghapus 300 di antaranya. Youtube mendeteksi 250-an akun dan konten dan menghapus 100 di antaranya. Twitter mendeteksi sekitar 70 akun dan menghapus setengahnya. Terakhir, Telegram mendeteksi 280 dan telah menghapus keseluruhannya.

Sementara untuk yang belum dilakukan tindakan penghapusan, Rudiantara menjelaskan bahwa hal tersebut masih dilakukan untuk keperluan penyidikan pihak kepolisian maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal tersebut dikarenakan Polri misalnya ingin menelusuri ke mana akun tersebut bermuara dan berafiliasi dengan siapa.

Selain itu, menteri yang karib disapa Chief RA ini juga mengajak masyarakat untuk bergerak aktif membantu Kemenkominfo dan para penyedia platform untuk melaporkan konten atau akun yang terindikasi mengandung unsur terorisme dan radikalisme.

“Bisa lewat Kemenkominfo atau langsung via platform, tapi saya rasa kalau paralel (dua-duanya) akan lebih cepat (ditanagani),” tambah Rudiantara.

Masyarakat yang mendapati konten berbau radikalisme dan terorisme dapat mengadukannya ke Kominfo via situs email aduankonten.id dan email ke aduankonten@mail.kominfo.go.id, atau WhatsApp ke nomer 081-1922-4545. Adapun bagi pengguna Twitter, dapat mengadu pada akun @aduankonten, @BNPTRI, CCICPolri, dan/atau @DivHumas_Polri.

Sumber: Jawapos.com