Foto: cdn.forbesmiddleeast.co
Berempat.com

Berkembangnya layanan jasa pinjaman online atau peer-to-peer (P2P) lending Financial Technologi (Fintech) akhir-akhir ini perlu diwaspadai.

Betapa tidak, banyak masyarakat menggunakan jasa fintech terlilit hutang yang mencekik leher. Kemudahan dan kecepatan layanan fintech membuat masyarakat banyak menggunakan jasa fintech tanpa mengecek lebih lanjut.

Ekonom INDEF Bhima Yudistira menjelaskan sebenarnya ada dua jenis fintech P2P lending yang berkembang di Indonesia. Pertama adalah fintech P2P lending produktif dan fintech P2P lending konsumtif.

Fintech P2P lending produktif, menurut Bhima, merupakan penyedia jasa pinjaman online yang berbasis pada kebutuhan permodalan usaha.

“Jadi model peminjamannya memakai jaminan, usahanya riil, konkrit. Misalnya, ada jaminan berupa invoice. Itu salah satu contoh saja,” kata Bhima.

Sementara fintech P2P lending konsumtif, Bhima mengatakan lebih berbasis pada kebutuhan individu, seperti untuk belanja keperluan sehari-hari, pembelian barang elektronik, dan sebagainya.

“Sekarang memang yang dominannya yang konsumtif. Ini yang harus diawasi karena banyak yang sudah kepepet dan terjebak di fintech jenis ini,” kata Bhima.

Terlebih, Bhima juga menyadari di dalam praktik fintech P2P lending konsumtif, bunga dan denda yang dikenakan sebagian besar melebihi nilai pokok pinjaman. Tak heran jika muncul permasalahan baru, seperti proses penagihan yang tidak wajar lantaran ketidakmampuan si peminjam dalam memenuhi kewajiban pelunasannya.

Kasus nasabah yang terjerat bunga tinggi dan debt collector yang tak melakukan penagihan secara tak beradab kembali menghebohkan dunia maya.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengklaim sejumlah keluhan nasabah pinjaman online yang ramai dibicarakan tersebut bukan termasuk ke dalam anggota asosiasi. Fintech rentenir digital tersebut merupakan fintech ilegal.

“Kami belum pernah mendapat keluhan dari anggota kami soal penagihan. Kalau ada orang yang mengaku korban, sekali lagi mereka korban bukan dari anggota kami,” kata Wakil Ketua AFPI, Sunu Widyatmoko dalam konferensi pers AFPI di Jakarta.

Wakil Ketua Bidang Fintech Pendanaan Multiguna AFPI Aidil Zulkifli mengatakan anggota asosiasi memiliki pagu biaya yang ditetapkan yang ditetapkan untuk melindungi konsumen. Tingkat bunga dan biaya keseluruhan yang dipinjamkan kepada nasabah tidak boleh melebihi 100% dari nilai pokok atau prinsipal.

“Ada yang mengeluhkan jika nasabah akan membayar tiga sampai empat kali lipat. Itu memang mencekik. Maka dari itu sebagai industri yang masih muda ini, kami menetapkan nasabah ke depan tidak akan bayar lebih dari dua kali lipat dari prinsipal (pinjaman),” kata Aidil saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/11).

Di sisi lain, Ketua Bidang Pendanaan Multiguna AFPI Dino Martin menjelaskan penerapan pagu biaya ini berlaku jika pinjaman telah melewati masa penagihan maksimal 90 hari dari tenggat waktu pembayaran. Jika di kemudian hari nasabah masih belum bisa membayar di luar tenggat tersebut, dipastikan biaya pinjaman dan pokok atau keseluruhan tidak akan bertambah.

Berempat.com