Foto :katadata.co.id
Berempat.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat panggilan pemeriksaaan bos Lippo Group James Riady, pada pekan ini. James akan dimintai keterangannya sebagai saksi atas 9 orang tersangka suap perizinan Meikarta terhadap Bupati Bekasi dan jajarannya.

“Surat panggilan untuk James Riady sudah dikirimkan untuk jadwal akhir Oktober 2018 ini,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (26/10).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka, yaitu Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor. Kemudian Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryadi, Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar terkait perizinan proyek Meikarta. Duit itu disebut sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.

KPK juga sudah menggeledah rumah James Riady, apartemen dan kantor Lippo Group mencari bukti ataupun petunjuk terkait perkara ini. KPK menyita dokumen-dokumen terkait perizinan oleh Lippo Group ke Pemerintah Kabupaten Bekasi, catatan keuangan, hingga barang bukti elektronik.

Sejauh ini dalam perkara tersebut, KPK sudah memeriksa 33 orang saksi. Febri menyebutkan pemeriksaan KPK dalam perkara itu berfokus pada 5 hal, yaitu:

– Alur dan proses perizinan Meikarta dari perspektif aturan dan prosedur di Pemkab Bekasi;
– Proses rekomendasi tahap satu dari Pemprov Jawa Barat pada Pemkab Bekasi terkait proses perizinan Meikarta;
– Alur dan proses internal di Lippo terkait dengan perizinan Meikarta;
– Sumber dana dugaan suap terhadap Bupati Bekasi dkk;
– Selain itu, KPK juga mendalami apakah ada atau tidak ada perbuatan korporasi dalam perkara ini.

Berempat.com