Berempat.com

Heboh suap Direktur Operasional Lippo Group pada Bupati Bekasi dan jajarannya berakhir antiklimaks. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil bos yang juga CEO Lippo Group, James Riady akhir Oktober lalu.

Namun pasca ditetapkannya 9 tersangka termasuk Direktur Operasional Lippo,
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatamab pembekuan izin Meikarta tak harus dilakukan.

Hal tersebut dikarenakan Lippo Group selaku penanggung jawab Meikarta dinilai tak terlibat kasus suap yang melibatkan direktur operasional dan pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Tidak ada urusan dengan induknya. Kita tidak mungkin memburu tikus dengan membakar lumbung padi. Ya lubang tikusnya kita tutup,” ujar Alex kepada wartawan, Sabtu, 3 November 2018.

Alex juga menilai, inti dari banyaknya suap perizinan adalah sulitnya birokrasi di pemerintahan saat akan meminta izin, yang akhirnya membuat beberapa pengembang mengambil “jalan pintas” dengan menyuap pejabat. Untuk itu, jelas Mawarta, KPK akan fokus pada perbaikan aspek birokrasi di daerah, dalam hal ini Pemkab Bekasi.

“Paradigma sudah jauh beda, dimana presiden sendiri mendorong izin dipermudah jangan dipersulit,” ucapnya.

Berempat.com