Berempat.com

Statment Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut korupsi itu bisa diibaratkan penyakit kanker stadium 4 dalam acara ‘The World in 2019 Gala Dinner’ di Singapura Selasa (27/11) dibantah Kepala Staf Presiden, Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Moeldoko, meski korupsi diakui masih marak, tindakan menyeleweng itu kebanyakan berlangsung di tingkat pemerintah daerah. Lembaga lain yang personelnya banyak terjerat kasus korupsi juga adalah legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat.

“Korupsi yang terjadi rata-rata di DPR, kabupaten, wali kota sedangkan lembaga-lembaga pemerintah pusat seperti kementerian, relatif bersih dari masalah korupsi,” katanya.

“Relatif korupsi yang di kementerian kan tidak ada. Tidak ada maksudnya, tidak korupsi seperti yang ditunjukkan para bupati dan seterusnya,” ujar Moeldoko.

Dengan demikian, Moeldoko menyampaikan Jokowi sejatinya telah sukses membuat lembaga-lembaga pusat yang berada langsung di bawah kewenangannya, bersih dari korupsi. Tindakan korupsi kebanyakan terjadi akibat integritas kepala daerah bermasalah, atau wakil rakyat di parlemen juga tidak memiliki mental yang bersih.

Namun Moeldoko mungkin lupa jika Menteri Sosial Jokowi, yakni Idrus Marham telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan PLTU I di Riau. Selain itu, mantan Ketua DPR Setya Novanto juga menyebut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mendapatkan 500.000 dollar Amerika Serikat aliran dana e-KTP.

Bahkan Menkum HAM Yasonna Laoly diduga kecipratan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP saat menjadi anggota DPR. Yasonna pernah di periksa oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto. Dimana, Yasonna dituding menerima bancakan 84 ribu dolar AS (Rp 1,1 miliar) sewaktu di DPR dalam proyek senilai Rp 5,9 miliar itu. Namun, Yasonna telah membantah atas dugaan kasus tersebut.

Sementara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kementerian Desa tahun 2016.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus yang melibatkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menyebut bahwa kasus korupsi di dalam negeri tetap banyak terjadi. Pihaknya belum puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi.

Berempat.com