Berempat.com

Utang negara yang mencapai angka Rp. 5.250 triliun disebut Persaudaraan Pekerja Muslim Indoensia (PPMI) sudah melebihi ambang batas normal. Karena itu
Ketua Dewan Pertimbangan PPMI, Eggi Sudjana mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kerugian dari pembengkakan utang negara.

“Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno. Itu jelas,” ujar Eggi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (12/12).

Dia menjelaskan ada tiga indikasi dari korupsi yang menjadi tugas KPK. Pertama, perbuatan melawan hukum, kedua memperkaya diri dan atau orang lain, korporasi atau kelompok dan ketiga merugikan negara.

Menurut Eggi, utang negara yang sudah masuk kategori korup. Setidaknya, pemerintah melanggar ketentuan undang-undang terkait utang negara maksimal 30 persen terhadap pendapatan domestik bruto.

“Kita minta KPK tolong hitung kerugian negara dari utang Rp. 5.250 triliun, ini besar sekali,” tutup Eggi.

Berempat.com