Berempat.com

Korupsi di era pemerintahan Joko Widodo nampaknya semakin masif dan meluas. Bukan hanya puluhan Kepala Daerah yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saban harinya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sektor anggaran desa menyumbang kasus korupsi terbesar ketimbang sektor lain, serta jadi salah satu yang terbesar dalam menyumbang kerugian negara pada 2018.

Sektor anggaran desa ini meliputi Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes). “Korupsi terbanyak terjadi di desa, terkait dana desa,” kata Staff Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah dalam pemaparannya terkait pemetaan tren kasus korupsi sepanjang 2018, di kantornya, Jakarta, Kamis (7/2).

ICW mencatat ada 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang ditindak sepanjang 2018.Kerugian negara yang dihasilkan pun mencapai Rp37,2 miliar. Itu terdiri dari kasus korupsi di sektor infrastruktur anggaran desa yang mencapai 49 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp17,1 miliar, dan kasus korupsi sektor non-infrastruktur sebanyak 47 kasus dengan kerugian negara Rp20 miliar.

Menurut Eko, kenaikan penyerapan dana desa itu didorong oleh komitmen kuat dari seluruh perangkat desa, pemerintah provinsi, pemkab, dan dukungan pendamping desa serta dukungan dari kepolisian, kejaksaan, dan badan pengawas. Meski begitu, ia mengakui penyaluran dana desa bukannya tanpa tantangan dan masalah. Sebab, kata dia, kepala desa dan perangkat desa belum memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan negara sebelumnya.

Berempat.com