Berempat.com

Ditemukannya sejumlah penjual blanko e-KTP di pasar paramuka serta flatform penjualan online Tokopedia membongkar tabir ada sindikat pemalsuan kartu tanda penduduk elektronik ini.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif fakhrulloh mengatakan pihaknya telah melaporkan penjual blanko kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Ia mengatakan E-KTP merupakan dokumen negara. Barang siapa memperjual-belikannya dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

“Perbuatan tersebut (menjual blanko E-KTP) merupakan tindakan pidana,” ujar Zudan dalam keterangan tertulisnya Rabu (6/12).

Zudan lalu memerintahkan instansinya bergerak cepat untuk menelusuri penjual tersebut. Ia lalu berkoordinasi dengan perusahaan pencetak blangko E-KTP dan toko online. Dari hasil penelusuran selama dua hari, pihaknya dapat mengidentifikasi identitas pelaku dan asal barang itu diperoleh.

Melalui penelusuran lebih jauh, Zudan mengungkapkan Ditjen Dukcapil mendapatkan alamat, nomor telepon, bahkan foto wajah si penjual. Segera setelah mengantongi identitas lengkapnya, Zudan memerintahkan timnya untuk melaporkan pelaku ke Polda Metro Jaya.

Soal cara Zudan mendapatkan identitas lengkap si penjual, yaitu dengan melacak nomor UID atau nomor identitas dari blangko E-KTP yang dijual di toko online.

“Setiap blangko E-KTP memiliki nomor UID atau nomor identitas. Chip khas yang membedakan satu dengan yang lain. Nomor ini tercatat secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko E-KTP,” ujar Zudan.

Berempat.com