Berempat.com

Propses pembuatan KTP elektronik atau e-KTP yang belum tentu selesai dalam 1-2 tahun menjadi sorotan publik. Apalagi saat ini berbagai urusan baru bisa dilayani jika memiliki e-KTP salah satunya membuka rekening bank.

Karena itu pemerintahan Presiden Joko Widodo meminta penataan administrasi kependudukan, dipercepat.

“Jangan sampai rakyat menunggu lama, mungkin dibuat Permendagri yang langsung membatasi waktu penyelesaian e-KTP berapa hari.”

Atas permintaan Presiden, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Permendagri No. 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Salah satu poin dari regulasi proses penerbitan dokumen kependudukan harus dilakukan dalam rentang waktu 1 hingga 24 jam.

Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 19/2018. Berdasarkan aturan ini, penerbitan dokumen kependudukan diselesaikan paling sedikit dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dokumen yang dimaksud, yaitu: “Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya antara lain: KK [Kartu Keluarga], KTP-El, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah,” bunyi Pasal 3 ayat (1) Permendagri itu.

Tak hanya itu, regulasi yang dikeluarkan Mendagri, Tjahjo Kumolo itu, bahkan mengatur jika pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Permendagri itu, maka yang bersangkutan terancam diberhentikan.

Namun demikian, kata Tjahjo, ketentuan mengenai batas waktu pengurusan dokumen kependudukan selama satu jam ini tidak berlaku jika ada gangguan listrik, antrean yang panjang, atau ada gangguan komputer. “Tapi prinsipnya satu jam selesai,” Kata Tjahjo.

Tjahjo menuturkan, layanan satu jam itu sempat diujicobakan di Cilegon, Banten. Hasilnya memuaskan, hanya dalam hitungan menit, Tjahjo mengklaim, e-KTP sudah bisa dicetak. Akan tetapi, kata Tjahjo, tetap saja masyarakat harus proaktif. Layanan jemput bola yang sekarang diintensifkan harus didukung oleh kesadaran warga.

“Ini tergantung semua pihak. Jangan salahkan pemerintah daerah, tapi juga masyarakat harus proaktif. Sekarang sudah 97,6 persen perekaman dari 184 juta sekian penduduk. Sisanya itu Pemda, Dukcapil proaktif tapi juga mohon masyarakat di perkotaan khususnya juga harus aktif merekam,” kata dia berharap.

Selain bisa selesai dalam 1 jam, pemerintah juga meminta petugas dukcapil mengupayakan jemput bola, terutama bagi mereka yang tidak sempat mendatangi kantor Dinas Dukcapil.

Selain itu, dia juga bersedia mengirimkan timnya ke sejumlah instansi atau perusahaan yang karyawannya sulit untuk mendatangi Disdukcapil.

Jemput bola yang terkendala hadir ke tempat layanan, misalnya teman-teman yang kerja penuh waktu seperti bidan, dokter, perbankan, media juga boleh atau lain-lain, maka instansi boleh mengajukan permohonan jemput bola.

Kemudahan berikutnya adalah tak perlu lagi memakai surat keterangan karena di daerah dapat langsung mencetak e-KTP tanpa diterbitkan lagi surat keterangan (suket). Selain itu untuk membuat e-KTP tak harus melampirkan surat keterangan RT/RW setempat sehingga bisa langsung mengurus ke dukcapil setempat.

Berempat.com